TEMPO.CO, Jakarta -Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menjelaskan soal munculnya wacana pembiayaan ibu kota baru melalui crowd funding atau urun dana. Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam wawancara dengan Tempo.

Sidik mengatakan crowd funding adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non APBN. Adapun urun dana ini merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi atau sosial.

“Sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri,” ujar Sidik pada Jumat, 24 Maret 2022.

Alternatif urun dana ini, tutur Sidik, adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pendanaan dari urun-dana bakal dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala tertentu.

Misalnya, taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan. Ia memastikan skema urun dana yang berasal dari masyarakat akan digunakan juga masyarakat.

Pemerintah berencana membangun IKN hingga 2045. Tahap pertama ditargetkan kelar pada 2024 untuk kawasan inti pemerintahan. Pada 17 Agustus dua tahun mendatang, pemerintah berkeinginan mengadakan upacara bendera di IKN dan memboyong 60 ribu pegawai negeri sipil (PNS).

Sidik menuturkan pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan pembangunan IKN yang bersumber dari APBN. Pemerintah akan memaksimalkan sumber dana dari berbagai pintu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber lain yang sah sesuai dengan undang-undang, kata dia, adalah pemanfaatan barang milik negara, pemanfaatan aset dalam penguasaan, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.Selanjutnya, kontribusi swasta atau BUMN--seperti pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi--dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, atau dana corporate social responsibility (CSR).

Baca Juga: Terkini Bisnis: Juragan 99 Bantah Terlibat Binary Option, Syarat Mudik Lebaran