Rachmat Gobel: Tak Ada Mafia Minyak Goreng, Yang Ada Ketidaktepatan Regulasi

Selasa, 22 Maret 2022 11:36 WIB

Pedagang pengecer melayani pembelian minyak goreng curah di Pasar Masomba, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 18 Maret 2022. Sebagian warga memilih untuk beralih ke minyak goreng curah yang harganya jauh lebih murah dibanding minyak goreng kemasan. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan.

“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin 21 Maret 2022.

Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Gobel mengatakan, Kemendag seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng di pasar internasional. Dia menilai saat ini permasalahannya bukan di hulu, melainkan di hilir.

“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah. Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan,” ungkapnya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Saat ini, kata Gobel, kesalahan saat ini adalah mengatur dan membuat kebijakan. Pengusaha pun mencari untung dan memanfaatkan celah peraturan, sehingga tidak tepat langsung memberi label mafia.

Para menteri, kata Gobel, harus bisa menerjemahkan visi-misi presiden mejadi program dan kebijakan. Sehingga dia pun mempertanyakan posisi Indonesia sebagai negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Gobel mengatakan bahwa pemerintah melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab. Supaya pengusaha tidak melihat nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja saja.

“Tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Ajak dialog,” ujarnya.

Dia melihat bahwa pemerintah banyak memiliki instrumen untuk bisa melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional, terutama soal pangan. Karena masalah pangan, kata Gobel, bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional.

Jika persoalan pangan tidak terkendali, maka masalahnya bisa menjadi politis. Maka dari itu, Gobel melihat masalah pangan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemendag.

<!--more-->

“Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, dan sebagainya,” tuturnya.

Hingga kemarin, Senin, 21 Maret 2022, Kemendag belum membuka nama-nama mafia minyak goreng seperti dijanjikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ketika menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis, 17 Maret 2022.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan bahwa mafia yang dimaksud masih sebatas target. “Ini target, ya. Jadi, kalau tersangka bukan dari kami. Harus dari orang hukum,” katanya usai menghadiri rapat kerja bersama DPD RI Komite 2, pada Senin, 21 Maret 2022.

Soal nama-nama yang masuk sebagai mafia minyak goreng tersebut, Oke enggan mengungkap identitasnya lantaran bukan wewenangnya. Dia tidak dapat menyebutkan apakah target ini berasal dari kalangan pengusaha, produsen, distributor maupun agen.

Terkait waktu ditemukannya dugaan penimbunan minyak goreng, Oke tidak menyebutkan secara detail. “Sejak kita deteksi dan laporkan ke polisi,” kata dia.

Dia mengatakan jika penanganan ini diambil oleh Kemendag, maka akan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, permasalahan penimbunan dan mafia minyak goreng ini dibawa ke ranah hukum dengan menggandeng pihak kepolisian.

FAIZ ZAKI | MUTIA YUANTISYA

BACA: Komisi VI DPR Bentuk Panja untuk Usut Kelangkaan Minyak Goreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Gempa M 6,5 di Garut, Begini Penjelasan Lengkap Badan Geologi ESDM

3 jam lalu

Gempa M 6,5 di Garut, Begini Penjelasan Lengkap Badan Geologi ESDM

Badan Geologi ESDM membeberkan analisis tentang gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo pada Sabtu malam, 27 April 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

1 hari lalu

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

Usai Harvey Moeis, Kejagung kembali menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

1 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

4 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Subsidi Biaya Konversi Sepeda Motor Listrik Rp10 Juta, Ini Caranya

4 hari lalu

Pemerintah Subsidi Biaya Konversi Sepeda Motor Listrik Rp10 Juta, Ini Caranya

Pemerintah memberikan insentif Rp10 juta kepada pemilik sepeda motor berbahan bakar bensin yang mengkonversi mesinnya menjadi motor listrik.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel Memanas, ESDM Yakin Cadangan BBM RI Aman

10 hari lalu

Konflik Iran-Israel Memanas, ESDM Yakin Cadangan BBM RI Aman

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional tidak terdampak konflik Iran dan Israel

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

11 hari lalu

Pemerintah Tahan Kenaikan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Pastikan Stok BBM Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

12 hari lalu

Kementerian ESDM Pastikan Stok BBM Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di tengah konflik Iran dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Harga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024

13 hari lalu

Harga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024

Harga komoditas pangan seperti daging, telur, cabai, dan garam turun pada Senin, 15 April 2024.

Baca Selengkapnya

Prilly Latuconsina Soal Gunakan Gas 3 Kg, Pembelian Gas Melon Harus dengan KTP

16 hari lalu

Prilly Latuconsina Soal Gunakan Gas 3 Kg, Pembelian Gas Melon Harus dengan KTP

Prilly Latuconsina menggunakan gas 3 kg disorot warganet. Untuk dapatkan gas melon itu harus disertai KTP.

Baca Selengkapnya