Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan perusahaan teknologi asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Group 42 (G42). ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Cina akan ikut mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melalui konsorsium dengan Abu Dhabi. Abu Dhabi, kata dia, berencana menanamkan modal untuk pembangunan IKN senilai US$ 20 miliar.
“Abu Dhabi itu punya partner, mana-mana saja termasuk ada juga Cina. Abu Dhabi bilang ke saya kalau mereka konsorsium dan macam-macam negaranya,” ucap Luhut saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.
Luhut berujar dengan membentuk konsorsium, realisasi berinvestasi semakin efisien. Tak hanya Cina, Abu Dhabi akan menggandeng negara lain. Luhut belum mendetailkan negara-negara yang akan terlibat dengan Abu Dhabi ikut mengembangkan ibu kota baru.
Namun ia memastikan selain Abu Dhabi, pemerintah sudah banyak memperoleh tawaran investasi untuk ibu kota negara. Salah satunya dari Arab Saudi.
Saat Luhut bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz atau MBS awal Maret lalu, Luhut menyatakan Arab berkeinginan ikut masuk pada proyek ibu kota.
“Namun kalau beliau (MBS) angkanya berapa sedang kita sekarang sedang godok. Kami juga sedang terus pertemuan secara virtual dengan timnya MBS,” ucap Luhut.
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan dana Rp 466 triliun menurut kalkulasi sementara. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otorita IKN mampu bergerak lincah dalam mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan.
"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," kata Jokowi.
Jokowi menjamin pendanaan pembangunan ibu kota negara hanya mengambil maksimal 20 persen porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sisanya dari PPP (public private placement)," kata kepala negara.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
11 jam lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.
