TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS menyebutkan bahwa fluktuasi harga minyak goreng disebabkan kurangnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi. Dalam kondisi normal, produksi minyak goreng sangat mencukupi, sehingga sebagian dapat diekspor.

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan sekitar 60 persen produksi minyak goreng didistribusikan untuk kebutuhan domestik dan 40 persen sisanya diekspor ke luar negeri pada 2020. “Dengan struktur pasar oligopoli, perilaku kartel seringkali terlihat di pasar minyak goreng,” katanya dalam rilis, Sabtu, 12 Maret 2022.

Menurut dia, jika harga Crude Palm Oil atau CPO di pasar internasional naik, koordinasi anti persaingan tanpa komunikasi dan kesepakatan atau conscious parallelism terdeteksi, maka produsen minyak goreng bersepakat untuk segera menyesuaikan harga minyak goreng domestik dengan harga CPO internasional.

Namun ketika harga CPO internasional turun, penurunan harga minyak goreng domestik tidak terjadi secara proporsional atau asymmetric price transmission.

Struktur industri minyak goreng sejak lama ditengarai adalah pasar oligopoli. Sistem ini mengakibatkan pembentukan harga pasar rawan dimanipulasi produsen. Pada tahun 2010, KPPU menghukum 20 produsen minyak goreng karena terbukti membentuk kartel untuk mengatur harga minyak goreng.

KPPU menemukan industri minyak goreng curah dan kemasan terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha saja, perilaku kartel terlihat berupa adanya harga paralel dan praktek fasilitasi melalui price signalling dalam kegiatan promosi pada waktu yang berbeda.

Oleh karena itu, menurut Yusuf, pemerintah harus mendorong dan melindungi pelaku usaha minyak goreng yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan perkebunan sawit. Dengan 80 persen biaya produksi minyak goreng adalah CPO, maka harga minyak goreng sangat ditentukan harga CPO.

“Dengan liberalisasi dan pasar yang terintegrasi, harga CPO domestik nyaris sepenuhnya ditentukan oleh harga internasional. Sejak lama harga CPO internasional sering bergejolak dengan kecenderungan meningkat,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, dengan jaminan ketersediaan dan harga CPO di tingkat pelaku usaha minyak goreng non pemilik perkebunan sawit, akan mendorong transparansi harga minyak goreng domestik.

<!--more-->

Ia mencontohkan, selama ini perilaku sadar para pemain yang bersaing bersepakat menjadikan harga CPO internasional sebagai referensi penentuan harga minyak goreng domestik. Hal tersebut menyamarkan harga riil perolehan CPO oleh pabrik minyak goreng.

Karena ketiadaan transparansi itu yang membuat kewajaran harga minyak goreng domestik seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, kelangkaan minyak goreng di pasaran seharusnya dapat diuraikan dengan cepat.

Pola utama perdagangan minyak goreng nasional secara umum adalah distribusi dari produsen ke distributor, kemudian ke retail tradisional dan modern, selanjutnya ke konsumen akhir. “Masyarakat sepenuhnya bergantung pada retail tradisional dan modern untuk memperoleh minyak goreng,” katanya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Jumat lalu mengimbau masyarakat untuk tidak membeli minyak goreng dalam jumlah besar atau panic buying. "Beli secukupnya," ucapnya.

Ia mencontohkan, bila kebutuhan satu keluarga per bulan hanya sebanyak 2 kemasan atau 4 liter minyak goreng, tidak perlu berlebihan ketika membeli di retail. "Ya tidak usah beli sampai dua bahkan tiga karton," ujar Lutfi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat, 11 Maret 2022.

Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen memantau ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Pelaku penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan harga bergejolak di tengah surplusnya pasokan daerah juga dipastikan akan ditindak.

Lebih jauh, Lutfi meminta masyarakat tidak khawatir terkait stok minyak goreng. Sebab, pemerintah akan terus menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng untuk masyarakat.

"Pemerintah saat ini terus mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia mengingat pasokan minyak goreng sebenarnya sudah cukup melimpah," ucap Lutfi.

Ia menilai tindakan panic buying adalah sikap egois yang tidak memikirkan masyarakat lain yang juga membutuhkan minyak goreng. Hal tersebut hanya akan memberikan dampak negatif dalam upaya pemerintah menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran.

<!--more-->

Pasalnya, panic buying akan membuat produksi dan distribusi minyak goreng terus terasa kurang di pasaran. "Bagaimana pun juga, kapasitas produksi minyak goreng kan terbatas dan tidak sebanding dengan pembelian masyarakat, apalagi kalau panic buying yang akan mengambil banyak stok di pasar," tutur Lutfi.

Tak hanya mempersoalkan panic buying, Lutfi memaparkan beberapa kemungkinan pemicu kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sejumlah penyebabnya adalah kebocoran minyak goreng untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah dan adanya penyelundupan dari sejumlah oknum.

Ia menilai kelangkaan minyak goreng sangat ironis karena sebetulnya stok minyak goreng tersedia. Namun stok berlebih itu tak terlihat di pasaran karena adanya penimbunan yang dilakukan oknum.

"Hasil timbunan itu bahkan dijual ke luar negeri dengan harga yang berlaku di tingkat global, ini sudah melanggar hukum," kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sendiri telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga dan pelaku usaha. Dalam rapat itu disepakati di antaranya soal pencantuman label harga pada kemasan minyak goreng.

Rapat tersebut digelar untuk mencegah spekulasi kenaikan harga jual yang dapat merugikan masyarakat. Arief mengatakan, dengan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan HET.

Situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per Jumat lalu, mencatat harga rata-rata minyak goreng nasional untuk semua jenis melampaui harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah. Minyak goreng curah misalnya berada di Rp 17.050 dan minyak goreng kemasan bermerek berkisar Rp 19.550-20.600 per liter.

Sementara HET minyak goreng untuk curah dan kemasan masing-masing sebesar Rp 11.500 dan 13.500 per liter. Harga minyak goreng termahal ada di di Gunung Sitoli, Sumatera Utara sebesar Rp 25.250 per liter, sedangkan harga termurah ada di Kabupaten Kudus Rp 12.850 per liter.

MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Baca: Jokowi Akan Kemah di IKN, 33 Gubernur Bawa Tanah dan Air untuk Kendi Nusantara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.