TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mencatat ekspor produk sawit sekitar 40,31 juta ton dengan nilai sebesar US$ 35,79 miliar pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2020.

“Meningkat sebesar 56,63 persen dari nilai ekspor tahun 2020,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 Maret 2022.

Febri mengatakan, industri pengolahan sawit berkontribusi 17,6 persen terhadap total ekspor non minyak dan gas atau migas pada tahun 2021. Sejauh ini, Kemenperin mendata sektor padat karya pada industri pengolahan sawit telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4,20 juta orang dan pekerja tidak langsung hingga 12 juta orang.

Selama kurun waktu 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat, dari 20 persen pada 2010 menjadi 80 persen pada 2020. Dari data tersebut diklaim sesuai dengan target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2010.

Saat ini, kata Febri, ada 168 jenis produk hilir Crude Palm Oil (CPO) yang sudah mampu diproduksi oleh industri di dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka atau nutrisi, bahan kimia atau oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan atau biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011 hanya ada 54 jenis produk hilir CPO.

Selama tahun 2021, kata Febri, program Biodiesel 30 (B30) bermanfaat pada pengurangan bahan bakar minyak (BBM) diesel sebesar 9,02 juta kiloliter. Dari angka tersebut, dikatakan menghemat devisa sekitar US$ 4,54 miliar atau Rp 64,45 triliun.

Kemenperin mengklaim program mandatory biodiesel ini juga konsisten dijalankan karena berdampak positif bagi perekonomian. “Peran penting lainnya, industri sawit juga turut menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan,” imbuh Febri.

Program B30 ini diklaim mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sekitar 24,4 juta ton atau setara CO2. Menurut Febri, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah sejak tahun 2007 yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas secara konsisten sampai 2022.<!--more-->

Dia juga menyampaikan, realisasi produk minyak goreng sawit (MGS) tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 5,07 juta ton atau 25,07 persen. Lalu sisanya sebesar 15,55 juta ton atau 74,93 persen untuk ekspor.

“Dengan angka produksi demikian, kemampuan pasok industri MGS jauh di atas kebutuhan dalam negeri dan menciptakan penerimaan devisa negara yang sangat besar,” ungkap Fahmi.

Berdasarkan data Kemenperin, Febri mengungkapkan kebutuhan MGS nasional pada 2021 sebanyak 5,07 ton. Kebutuhan itu terdiri dari curah industri sebesar 1,62 juta ton (32 persen), curah rumah tangga 2,12 juta ton (42 persen), kemasan sederhana 0,21 juta ton (4 persen), dan kemasan premium 1,11 juta ton (22 persen).

Kemudian Febri menjelaskan, pemenuhan kebutuhan MGS curah sebesar 1,62 juta ton untuk industri makanan pengguna bahan baku dan/atau bahan penolong MGS kecil kemungkinan menggunakan MGS curah hasil Domestic Market Obligation (DMO). Sebab biasanya di-supply oleh pabrik MGS milik grupnya dengan harga pasar atau membeli dari pabrik MGS dengan mekanisme Business to Business (B2B).

“Kami meyakini industri makanan pengguna MGS tidak menggunakan MGS hasil DMO,” katanya.

Dia mengatakan, masalah kekosongan pasar MGS merupakan akumulasi dari permasalahan persediaan atau stok MGS sejak Desember 2021, termasuk terjadinya rush buying pada pertengahan Januari 2022. Keadaan ini diperkirakan berkontribusi pada kelangkaan MGS di pasar, meskipun pada beberapa minggu terakhir dilakukan tambahan pasokan MGS ke masyarakat hasil perolehan DMO.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman berkomitmen menggunakan MGS sesuai peruntukan. “Industri makanan dan minuman juga terus berkomitmen untuk menggunakan minyak goreng sawit (MGS) yang sesuai dengan peruntukannya,” ujar Adhi dalam rilis yang sama.

Adhi mengatakan, industri makanan yang membutuhkan MGS sebagai bahan baku atau bahan penolong seperti, industri mi instan, industri makanan ringan, dan industri ikan dalam kaleng, membeli MGS dengan mekanisme B2B dengan harga pasar.

“Khusus untuk industri makanan skala UMKM dan/atau IKM masih diperbolehkan membeli MGS dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Pasal 4 Ayat 2 Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET MGS,” ujarnya.

Baca Juga: Airlangga: Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Capai 61 Persen

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.