Aturan Perjalanan Longgar, Kemenkes Larang Penumpang Buka Masker

Rabu, 9 Maret 2022 14:09 WIB

Pilot berada di ruang kemudi pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis, 1 Oktober 2020. Pemberian gambar masker pada pesawat merupakan dukungan Garuda Indonesia terhadap program edukasi pemerintah melalui kampanye 'Ayo Pakai Masker'. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyatakan Satgas Covid-19 yang bertugas di simpul-simpul transportasi memperkuat pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan terhadap penumpang setelah aturan perjalanan longgar. Baru-baru ini, pemerintah menghapus kewajiban tes PCR dan Antigen bagi penumpang perjalanan domestik.

“Yang harus dipastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Ketika akan boarding, penumpang masuk (pesawat) sesuai nomor urut sehingga tidak terjadi antrean yang menyebabkan tidak ada jarak,” ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam acara webinar aviasi bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) secara virtual, Rabu, 9 Maret 2022.

Nadia menuturkan Satgas Covid-19 akan mencegah penumpang membuka masker di area bandara, terminal, pelabuhan, maupun stasiun serta di dalam armada. Pemeriksaan terhadap penumpang yang memungkinkan mereka harus membuka masker juga akan diminimalkan untuk mencegah paparan virus.

“Karena membuka masker menjadi salah satu yang membuat kita banyak terpapar,” ucap Nadia.

Di sisi lain, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) akan bersiaga seandainya ditemukan ada penumpang yang positif Covid-19 atau memiliki gejala di simpul transportasi. KKP memiliki mekanisme terhadap penanganan orang yang terkonfirmasi positif virus Corona.

Advertising
Advertising

Nadia memastikan pemerintah tidak akan menambah fasilitas atau sarana tambahan untuk mendeteksi penyebaran virus Corona meski aturan perjalanan makin longgar. Malahan, Kementerian membuka kemungkinan mengurangi fasilitas yang tersedia saat ini, seperti thermal scanner.

“Apakah thermal scanner permanen, ini masih dikaji efektivitasnya. Sebab sekarang untuk varian Omicron, demam bukan (gejala) signifikan,” ucap Nadia.

Alih-alih menambah fasilitas pengecekan, pemerintah akan mempercepat vaksinasi. Sebab, Nadia berujar vaksinasi akan lebih efektif menurunkan laju penurunan Covid-19. Kementerian Kesehatan bakal mendorong para penumpang transportasi yang masih memperoleh vaksinasi dosis pertama untuk segera mendapatkan dosis lengkap.

Adapun Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan mengingatkan agar peniadaan tes PCR dan Antigen tidak mengubah perilaku penumpang dalam menjalankan protokol kesehatan. “Walau Antigen tidak diperlukan lagi, penting memastikan ketika terbang penumpang dalam keadaan sehat,” ucap Irfan dalam acara yang sama.

Irfan meminta penumpang maskapai pelat merah tetap menjalankan protokol seperti yang berlangsung sebelum-sebelumnya. Misalnya, memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak selama berada di bandara.

“Ini agar endemi yang mungkin tidak akan lama lagi diumumkan tidak membuat kita menjadi lengah,” ucap Irfan.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Masa Kedaluwarsa 18 Juta Vaksin Covid-19

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

16 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

20 jam lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

23 jam lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

3 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

5 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

6 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

7 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

9 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

12 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

12 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.

Baca Selengkapnya