IFG Progress Sebut Industri Asuransi Umum di RI Underdeveloped, Apa Maksudnya?

Senin, 7 Maret 2022 13:13 WIB

Indonesia Financial Group. ifg.id

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Indonesia Financial Group atau IFG - Progress, Reza Yamora Siregar, menilai perkembangan industri asuransi umum Indonesia tergolong masih underdeveloped dengan tingkat penetrasi dan densitas yang masih rendah.

"Kinerja industri asuransi umum di Indonesia masih sangat bergantung pada kondisi makroekonomi," kata Reza dalam diskusi Editors Gathering IFG Progress di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin, 7 Maret 2022. Kondisi makroekonomi yang dimaksud khususnya pertumbuhan ekonomi domestik dan pengeluaran per kapita.

Reza menjelaskan, kondisi financial deepening industri asuransi umum di Indonesia bisa dikatakan masih sangat rendah ketimbang negara ekonomi maju maupun dengan negara peers. "Jika dilihat berdasarkan indikator penetrasi, premi asuransi umum Indonesia hanya 0,5 persen dari PDB," kata Reza.

Hal ini mengindikasikan pasar asuransi umum di Indonesia tergolong underdeveloped dengan tingkat kesadaran dan utilitas masyarakat terhadap produk-produk asuransi umum masih sangat rendah. "Baik dari tingkat pengumpulan premi dan jumlah premi yang dikeluarkan."

Oleh karena itu, menurut dia, pengembangan industri asuransi umum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu mulai dari sisi pengembangan potensial pasar hingga kekuatan pemodalan melalui kekuatan aset.

Advertising
Advertising

Sebagai gambaran rasio premi asuransi umum di Indonesia tahun 2020 terhadap PDB sebesar 0,5 persen. Rasio di Tanah Air itu berada di urutan paling bawah dibanding Malaysia 1,5 persen dan Singapura 1,9 persen. Sementara rasio premi terhadap PDB di Korea Selatan dan Jerman bisa mencapai 5,2 persen dan 4 persen.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

12 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

12 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

13 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

14 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

16 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

1 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

1 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

2 hari lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya