Kasus Omicron Naik, Sandiaga: Aturan Penutupan Tempat Wisata Mengikuti Level PPKM

Senin, 31 Januari 2022 18:59 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan aturan penutupan tempat wisata akan mengikuti ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakakat (PPKM) berdasarkan status level daerah masing-masing. Seiring dengan melejitnya kasus Covid-19 karena varian Omicron, pemerintah belum berencana menonaktifkan tempat wisata secara massal.

“Kami akan mengikuti aturan dalam lingkup PPKM yang intinya diiringi harapan terhadap kedispilinan masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, dan vaksin booster,” ujar Sandiaga dalam acara Weekly Press Briefing yang digelar secara virtual, Senin, 31 Januari 2022.

Sandiaga berujar pemerintah telah mengeluarkan imbauan terhadap pengelola tempat wisata untuk meningkatkan pengawasan terhadap protokol guna menekan penyebaran virus Corona. Dia mewanti-wanti agar semua pihak mewaspadai lonjakan kasus lantaran penyebaran varian Omicron.

Lonjakan kasus akibat varian baru ini diprediksi mencapai pertengahan Februari hingga awal Maret. “Kita bisa melewati fase ini dan mendorong momentum kebangkitan ekonomi. Kami akan hadirkan kebijakan yang tepat sasaran serta memahami kebutuhan masyarakat untuk bergerak cepat,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan angka kasus konfirmasi harian Covid-19 per 30 Januari 2022 masih seperlima dari dari puncak Delta pada Juli 2021. Selain itu, jumlah rawat inap rumah sakit di Indonesia diklaim masih cukup aman lantaran angkanya seper-sepuluh dari gelombang kedua.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Namun, Luhut memperingatkan adanya ancaman penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Dia mengatakan jumlah rawat inap rumah sakit di Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta apabila kasus harian melejit lebih dari tiga kali lipatnya atau setara 150 ribu kasus per hari.

“Hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Meski demikian, kami tetap waspada,” kataya.

Berdasarkan data pemerintah, Luhut menyatakan 27 pasien Covid-19 varian Omicron yang mengalami gejala berat atau sedang 59 persen di antaranya memiliki komorbid.

Sedangkan 30 persen dari pasien Covid-19 varian Omicron adalah lansia dan 63 persen lainnya belum memperoleh vaksin dosis lengkap. “Selain itu sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit bawaan atau komorbid, lansia, dan orang yang belum divaksinasi lengkap,” tutur Luhut.

Baca: Ditanya DPR Soal Trading Binary Option, Mendag: Itu Ponzi, Kriminal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

2 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

3 Fakta Pasien Demam Berdarah di RSUD Chasbullah Bekasi yang Viral di Media Sosial

4 hari lalu

3 Fakta Pasien Demam Berdarah di RSUD Chasbullah Bekasi yang Viral di Media Sosial

Beredar video mengenai lonjakan kasus Demam Berdarah di Bekasi yang terdampar di ruang IGD RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

4 hari lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

4 hari lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

5 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

5 hari lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

5 hari lalu

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 hari lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

5 hari lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

5 hari lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya