TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi sudah tidak bisa dibiarkan. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.

“Pengawasan dan penindakan di lapangan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tidak boleh main-main. Kami di DPR juga akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 Januari 2022.

Puan mengatakan masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani setiap dia melakukan kunjungan ke daerah. "Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan.”

Masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada Puan mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Politikus PDIP itu pun mengaku geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan," kata Puan.

Praktik ini, tutur dia, mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalau pun bisa mendapat pasti harganya di atas HET. Praktik mafia ini dinilai telah merampas hak petani kecil yang adalah pahlawan pangan bangsa.

Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.<!--more-->

Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.

Ia menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Menurutnya, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tuturnya.

Ombudsman melaporkan, ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.

“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” kata Puan.

Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi. Puan menyatakan, praktik penyelewengan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.

Baca Juga: DPR Sarankan Nama Distributor dan Kios Nakal Pupuk Bersubsidi Diumumkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.