TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengikuti Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate pada Kamis, 27 Januari 2022. Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dan deforestasi.

“Indonesia terus berkomitmen dan berkontribusi dengan upaya kuat kami dalam memastikan praktik pengelolaan hutan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Januari 2022.

Indonesia, kata dia, ingin menjadi contoh dan mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama melawan dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan aksi nyata.

Salah satunya melalui aliansi Global Blended Finance untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta digital, yang nantinya akan dibahas di Bali pada bulan April menyambut kegiatan KTT G20.

Luhut juga menyinggung tentang keputusan Presiden Joko Widodo mengenai “New Era Bali Roadmap” atau “Peta Jalan Era Bali Baru” ketika meluncurkan persiapan G20 2022 di Bali.

Menurut Luhut, kala itu, Presiden telah menetapkan Bali untuk mencapai net zero pada tahun 2045 dan sebagai prototipe untuk masa depan yang berkelanjutan.

<!--more-->

“Presiden juga telah meresmikan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan,” kata Luhut.

Dia berpendapat, untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan perlu ada jalan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai. Tujuannya, agar mereka dapat membuat terobosan-terobosan yang baru.

“Menuju ambisi itu, Indonesia telah mengundang berbagai negara untuk meluncurkan Global Blended Finance Alliance,” ungkapnya.

Selanjutnya, Luhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hutan dengan luas 120 hektare, yang menjadikan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. “Dan hari ini saya ingin berbagi ekosistem kebijakan yang telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia selama lima tahun kebelakang,” tegasnya.

Pertama, lanjut Menko Luhut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengelola lahan-lahan hutan di Indonesia, termasuk penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan akan diselesaikan mengacu kepada Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 – 2024.

Kedua, pencegahan dan rehabilitasi hutan melalui perbaikan pada kebijakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya,” tutur Menko Luhut.

<!--more-->

Ketiga adalah kunci dari ekosistem kebijakan yang dibuat adalah verifikasi. Ia mengatakan pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, untuk memastikan bahwa Indonesia melakukan pengelolaan hutan yang efektif.

Keempat adalah membuat ruang untuk partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan program untuk mengamankan hutan sekaligus menyediakan 12,7 Juta hektare hutan sampai 2024 kepada masyarakat lokal.

“Keempat elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, deforestasi sekitar 115 ribu ha atau turun 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Luhut.

CAESAR AKBAR

BACA: PLN Proses Pembubaran PLN Batubara sesuai Arahan Luhut dan Erick Thohir