TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah pejabat negara kembali mendatangi lokasi proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kali ini ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Mereka datang ke lokasi proyek itu mendampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI. Mulai dari Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.

"Meninjau titik penting lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," demikian tertulis dalam keterangan resmi Bappenas, Kamis, 27 Januari 2022.

Lokasi tersebut meliputi titik nol pembangunan ibu kota baru, titik lokasi Istana Negara, hingga lokasi kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Selanjutnya, mereka juga mendatangi lokasi Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk ibu kota baru serta Balikpapan.

Sebelumnya, sidang paripurna DPR pada 18 Januari telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi UU. Kamis kemarin, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar lalu mengantarkan draf RUU IKN yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang ke Sekretariat Negara, Kamis.

"Ketua DPR menugasi Sekjen DPR untuk menyerahkan RUU IKN kepada Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, batas waktunya 7 hari dan hari ini batas 7 harinya," kata Indra.

Suharso lalu menjelaskan kembali bahwa pengembangan wilayah ibu kota baru terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Pertama, kawasan pengembangan ibu kota baru seluas kurang lebih 199.962 hektare.

Kedua, kawasan ibu kota baru dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare. Ketiga, kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

Secara administratif, kata Suharso, ibu kota baru ini terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja).

“Saya kira masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka,” kata dia.

Terkait infrastruktur ibu kota baru, Suharso menyebut pemerintah juga berencana membangun infrastruktur pendukung lainnya selain Bendungan Sepaku Semoi, yaitu seperti jalan, fasilitas umum, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan lini masa pembangunan hingga 2024. Setelah itu baru masuk ke aspek public utility yaitu air, listrik.

Lalu berlanjut ke pembangunan Istana Negara, gedung MPR, DPR, DPD, gedung Mahkamah Agung. "Optimis kami, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga, percepatannya luar biasa,” kata Suharso.

Baca Juga: Ibu Kota Negara Pindah, Kepala Bappenas Sebut Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus