IKN Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Nasib Properti di Jabodetabek?

Rabu, 26 Januari 2022 14:30 WIB

Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Foto : PUPR

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Vivin Harsanto, angkat bicara soal dampak pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur terhadap nasib sektor properti di Jabodetabek.

Ia yakin properti di Jabodetabek tetap bertahan walaupun ibu kota negara pindah. Apalagi jika pusat bisnis masih dipusatkan di Jakarta, artinya kota-kota satelit di sekitar Jakarta akan tetap membutuhkan atau menyediakan area dan hunian bagi pekerja yang beraktivitas di pusat bisnis Jakarta.

"Kita melihat properti di kawasan Jabodetabek akan tetap bertahan," ujar Vivin dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.

Adapun prospek properti di kawasan IKN dan sekitarnya, menurut dia, sudah ada captive market dari pemerintah yang direncanakan untuk pindah ke sana. Captive market ini kemungkinan diawali dengan kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan untuk fasilitas pelengkap seperti fasilitas komersial dan hunian.

Menurut Vivin, berikutnya tergantung seberapa cepat proses pemindahan IKN itu terjadi. "Sehingga, kalau memang captive market tersebut dari sisi komersial atau perkantoran sudah ada, mungkin juga akan ada turunan-turunan dari sektor tersebut."

Advertising
Advertising

Sementara itu, Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim, menyebutkan sektor properti kawasan Jabodetabek masih bakal diminati pasar walaupun ibu kota negara pindah.

Sebab, menurut dia, visi pemerintahan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan komersial untuk Indonesia. "Dan pusat pemerintahan nanti berada di IKN Nusantara," tuturnya.

<!--more-->

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.

“Sampai 2024 kita kan akan membangun infrastruktur dasar, seperti Istana, waduk, kali, dan lain-lain. Kebutuhannya sekian triliun dari APBN itu tidak bisa (dihitung), tapi 2022 disiapkan Rp 12 triliun dari APBN,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.

Pemerintah akan membangun IKN secara bertahap sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.

Adapun pembangunan tahap pertama membutuhkan ongkos investasi Rp 110 triliun. Namun besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan ibu kota belum ditetapkan.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi, Tak Mungkin Pendapatan USD 12.000 kalau..

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

2 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

4 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

9 jam lalu

Perusahaan Malaysia dan Jermat Minat Investasi di IKN, OIKN Sebut 3 LoI, Rencana Kantor Kedubes Pindah hingga..

Deputi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan beberapa perusahaan dari Malaysia dan Jerman telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

12 jam lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

12 jam lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya