TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat pembayaran langsung pendanaan pengadaan lahan jalan tol meningkat pada tahun 2021 dari Rp1,9 triliun di tahun 2020 menjadi Rp10,11 triliun.

Dengan demikian dari segi porsi, pembayaran langsung pendanaan pengadaan lahan jalan tol meningkat dari 11 persen menjadi 57 persen.

"Semakin banyak pembayaran langsung berarti beban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menalangi terlebih dahulu akan semakin berkurang, jadi sangat membantu BUJT apalagi saat pandemi di mana kondisi keuangannya kurang baik," kata Direktur Perencanaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa 25 Januari 2022.

Sementara itu, untuk pendanaan pengadaan lahan jalan tol dengan skema dana talangan tanah (DTT) menurun dari Rp16,05 triliun pada 2020 atau 89 persen menjadi Rp7,76 triliun di tahun 2021 atau 43 persen.

Ia menyebutkan surat permohonan pembayaran (SPP) yang menjadi syarat pendanaan lahan pun meningkat 87,27 persen dari 943 SPP pada 2020 menjadi 1.766 SPP di tahun 2021.

Dari jumlah tersebut, pembayaran langsung seluruh sektor meningkat 284,77 persen dari 197 SPP menjadi 758 SPP.

Untuk sektor jalan tol, pembayaran langsung terbesar diberikan kepada proyek jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan senilai Rp3,12 triliun, Jalan Tol Trans Sumatera Rp2,77 triliun, dan Yogyakarta - Solo - NYIA Kulonprogo Rp2,15 triliun.

Qoswara menambahkan proyek jalan tol terbesar lainnya yang didanai yakni Cinere – Jagorawi Rp1,21 triliun, serta Jakarta Cikampek II Sisi Selatan Rp1,01 triliun.

Sementara untuk sektor non jalan tol, proyek terbesar yang didanai adalah Bendungan Bener di Purworejo sebesar Rp839,5 miliar, Bendungan Karian di Banten Rp752,2 miliar, serta jalur kereta api (KA ) Makassar - Parepare Rp429,7 miliar.

Terdapat pula pembayaran langsung untuk LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek Tahap I senilai Rp375,5 miliar dan Bendungan Marga Tiga di Lampung sebesar Rp350,7 miliar.

"Pencapaian LMAN itu bukan karena kerja sendiri, tentu ada kolaborasi dari semua pemangku kebijakan mulai dari kementerian/lembaga yang memerlukan tanah seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," tutupnya.

BACA: LMAN Sudah Gelontorkan Rp 13,4 T untuk Pembebasan Lahan Infrastruktur PSN 2021