TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan pagu anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 100,6 triliun. Angka ini turun dibandingkan realisasi pagu pada tahun 2020 yang mencapai Rp 143,5 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa, 25 Januari 2022, Basuki membeberkan lima rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yakni:

1. Bidang Sumber Daya Air (Rp 41,2 triliun)
Digunakan untuk melanjutkan pembangunan 35 bendungan on-going serta pembangunan dua bendungan baru.

Lalu ada revitalisasi danau, pembangunan 42.400 hektare daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 123.740 hektare, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km.

2. Bidang Jalan dan Jembatan (Rp 39,7 triliun)
Digunakan untuk pembangunan 354 km jalan baru, pembangunan 23.715 meter jembatan, pembangunan 1.072 meter flyover/underpass, serta pembangunan 9,2 km jalan tol, antara lain Serang – Panimbang dan Semarang – Demak.

3. Bidang Permukiman (Rp 12,5 triliun)
Digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 1.637 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 8.410 Kepala Keluarga, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 21.000 Kepala Keluarga (KK).

Lalu penanganan 802 hektare kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, kemudian pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar, serta penataan kawasan, antara lain Kawasan Lasem dan Kawasan Manado - Likupang.

4. Bidang Perumahan (Rp 5,1 triliun)
Digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 5.141 unit, pembangunan rumah khusus (rusus) sebanyak 1.823 unit, bantuan rumah swadaya untuk 101.250 unit yang tersebar di 34 provinsi, dan pembangunan 20.500 unit prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 34 provinsi.

<!--more-->

5. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya (Rp 2,1 triliun)

Adapun realisasi pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021 lalu mencapai Rp 143,5 triliun. Anggaran tersebut terserap 94,4 persen dari anggaran yang dimiliki sebanyak Rp 152,1 triliun.

Adapun sisa anggaran sebesar 5,6 persen atau senilai Rp 8,6 triliun yang tidak terserap salah satunya karena beberapa sebab. “Dana blokir Rp 0,4 triliun, sisa lelang yang belum termanfaatkan Rp 1,6 triliun, sisa belanja pegawai Rp 0,1 triliun,” tuturnya,

Lalu ada belanja barang operasional Rp 0,1 triliun, kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri Rp 2,9 triliun. Selain itu ada juga surat berharga syariah negara sebesar Rp 3,1 triliun. Karena pandemi Covid-19 anggaran perjalanan dinas dan swakelola tidak bisa dilaksanakan dan menyisakan Rp 0,4 triliun.

“Pagu anggaran yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan,” kata Basuki.

Pada rapat kerja tersebut, ia juga menyampaikan kinerja laporan keuangan kementerian yang dipimpinnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020. Secara detail, laporan tersebut bernomor Nomor 7b/LHP/XVII/05/2021 tertanggal 24 Mei 2021, lalu diserahkan oleh Anggota IV BPK RI pada tanggal 5 Agustus 2021.

“Kementerian PUPR memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diserahkan oleh anggota BPK RI tanggal 5 Agustus 2021,” ujar Basuki.

FAIZ ZAKI | ANTARA

Baca: Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Bagaimana Perbandingan Gaji PNS dan PPPK?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.