TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaksanakan penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Tahun Anggaran 2022.

“Hingga hari ini (24 Januari 2022) Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket dengan nilai Rp 17,5 triliun," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.

Rinciannya 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp 220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2021. Adapun 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp 17,36 triliun telah selesai proses tender atau seleksi dan siap dilakukan penandatanganan hari ini.

Pelaksanaan tender atau seleksi dini sudah dilakukan sejak Oktober 2021 lalu dengan jumlah 2.092 paket dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp 35,1 triliun.

Di tahun 2022, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp 100,6 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19.

Basuki menambahkan bahwa rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini Tahun Anggaran 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp 10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket sebilai Rp 6,91 triliun pada akhir Februari 2022.

“Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp 7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen,” ujar Basuki.

Pelaksanaan penandatangan ini dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai di Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi dimana proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain Tender/Seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif dan efisien. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.

“Modernisasi proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR terus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti: e-Monitoring dan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu kita akan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk mendorong kesejahteraan anak bangsa,” kata Basuki Hadimuljono.

Baca Juga: Menteri PUPR Bicara Soal Penyediaan Anggaran Ibu Kota Negara dan Investasi Asing

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.