Bos Kapal Api Ungkap Soal Kecenderungan Konglomerat Hindari Pajak, tapi Sulit

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 20 Januari 2022 16:44 WIB

Soedomo Mergonoto. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Kapal Api Global Soedomo Mergonoto berbagi cerita soal kecenderungan konglomerat yang ingin menghindari pajak. Namun, berkembangnya sistem perpajakan membuat upaya penghindaran semakin sulit. Dia pun mengimbau agar para konglomerat tertib pajak.

Hal tersebut disampaikan oleh Soedomo dalam acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Jawa Timur, Kamis, 20 Januari 2022. Di hadapan sejumlah konglomerat dan pimpinan Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, dia bercerita bahwa saat ini semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.

Soedomo membagikan pengalamannya sendiri saat mendapatkan 'surat cinta' dari petugas pajak atas hartanya. Dua puluh tahun lalu, Soedomo memiliki deposito di DBS Bank Singapura yang sudah ditutup beberapa waktu setelahnya, ternyata belum terdapat pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari deposito itu.

"Setelah kami tax amnesty [TA], katanya kan kalau TA enggak dicari-cari lagi, tetapi baru-baru ini kami ditegur. Pak Domo, ada deposito di DBS itu 20 tahun yang lalu kok enggak bayar pajak penghasilannya sama bunga. Wah, saya kaget, kok bisa tahu, padahal kan saya ini lupa. Ini lupa tetapi komputer ini digitally enggak bisa lupa. Jadi ini terpaksa saya bayar, mau enggak mau," ujar Soedomo pada Kamis.

Dia pun menyatakan bahwa secara naluriah memang terdapat keinginan untuk menghindar kewajiban perpajakan. Bagaimana tidak, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar pula tarif pajaknya, sehingga penghindaran kewajiban pajak akan 'menambah' harta seseorang.

Meskipun begitu, Soedomo menyatakan semakin sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan. Buktinya di antaranya dari kejadian deposito 20 tahun lalu tersebut. Dia pun mengimbau para konglomerat di acara sosialisasi UU HPP dan masyarakat secara umum untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

"Ya kami taati saja, apalagi sekarang kita mau menghindar ini sangat susah. Pastinya ya mau menghindar, ya ini kan ngomong blak-blakan saja, kalau bisa menghindar ya menghindar, tetapi kalau sekarang ini sudah begitu ketat, sudah digital semua, mau menghindar tidak bisa. Dan ini saya hanya bisa mengimbau para wajib pajak, sekarang ini pajak ini sulit sekali kalau mau main-main, jadi saya mengimbau ya bayar saja lah," ujarnya.

Soedomo pun berharap petugas pajak tidak terus mengejar para konglomerat yang sudah taat pajak, terutama yang sudah mengikuti tax amnesty jilid I atau program pengungkapan sukarela (PPS)—yang sering disebut tax amnesty jilid II. "Terus terang, kalau kita sudah bayar ini ya aparat pajak jangan nyari-nyari terus," ujarnya sambil tertawa.

BISNIS

Baca juga: Jawaban Faisal Basri Soal Pembangunan Ibu Kota Negara Bisa Pulihkan Ekonomi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

1 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

2 jam lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

15 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

1 hari lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

2 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

4 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya