Kemenkeu Hitung Ulang Kebutuhan dan Porsi Anggaran Pembiayaan Ibu Kota Negara
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 20 Januari 2022 13:42 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tengah mengkaji pembiayaan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru. Sebab, proses perhitungan akan terus memperhatikan dinamika yang berkembang dari waktu ke waktu.
"Angka Rp 466 triliun maupun perkiraan porsi beban APBN diestimasi sebelum pandemi Covid-19. Kami sedang menghitung ulang. Sabar ya," kata Isa saat dihubungi Kamis, 20 Januari 2022.
Pernyataan Isa merespons proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) yang pernah disampaikan pemerintah membutuhkan anggaran senilai Rp 466 triliun.
Pemerintah sebelumnya menyebutkan skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.
Pada Selasa, 18 Januari 2022 pukul 11.00 WIB, situs resmi ikn.go.id menampilkan informasi terkait sumber pembiayaan. Situs ini menuliskan bahwa berdasarkan estimasi awal, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).
Lalu, investasi swasta dan BUMN atau BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Sehingga, jumlah keduanya menjadi 80,6 persen.
"Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN," demikian tertulis dalam situs resmi Ibu Kota Negara tersebut. Oleh sebab itu, sisa pembiayaan dari APBN yaitu sebesar 19,4 persen.
<!--more-->
Yang teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menyatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN khususnya dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN.
Rencana itu disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022. Rapat itu membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.
Sri Mulyani memaparkan, bahwa tahap awal pembangunan IKN akan berlangsung pada tahun 2022 - 2024. Dalam tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.
Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar tersebut, Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN. "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya. Kalau memang bisa dieksekusi pada 2022, maka akan bisa kami anggarkan di Rp 178 triliun ini," ujarnya.
Namun belakangan Sri Mulyani menyebut pihaknya tentu akan melihat landasan hukum terlebih dahulu jika memang aturan di UU Penanganan Covid-19 memerintahkan demikian. "Saya juga tidak ada masalah," ujarnya.
Bisa saja, kata Sri Mulyani, anggaran untuk proyek awal ibu kota negara ini diambil dari anggaran rutin Kementerian PUPR yang mencapai Rp 110 triliun lebih dan kemudian di-realokasi. "Kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, enggak apa-apa juga, nanti pakai pos anggaran PUPR," kata dia.
Baca: Kini Giliran Muhammadiyah Resmi Haramkan Kripto, Apa Sebabnya?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
