BPS Umumkan Jumlah Penduduk Miskin Turun, CORE: Kesenjangan Makin Lebar
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 19 Januari 2022 11:14 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menanggapi data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS soal kemiskinan.
Kepala BPS Margo Yuwono kemarin mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan turun pada September 2021. Namun, jumlah penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
Secara total, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,5 juta orang per September 2021, turun 1,05 juta orang dibandingkan dengan posisi Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.
Adapun persentase penduduk miskin pun tercatat sebesar 9,71 persen pada September 2021, turun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan turun 0,48 persen poin terhadap September 2020.
Persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat mencapai 7,6 persen atau turun 0,29 persen poin dari Maret 2021 dan penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,53 persen atau turun 0,57 persen poin dari Maret 2021.
Terkait penurunan angka kemiskinan, menurut Faisal, hal itu sejalan dengan perbaikan indikator makroekonomi secara umum. Meski begitu, perlu diperhatikan bahwa persentase penurunan angka kemiskinan di perkotaan masih lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan.
Faisal menyebutkan angka kemiskinan di perkotaan masih tinggi. "Artinya, masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi dari sisi pendapatan,” ucapnya ketika dihubungi, Selasa, 18 Januari 2022.
Meski angka kemiskinan di perdesaan turun, BPS mencatat indeks keparahan kemiskinan di perdesaan justru meningkat, dari 0,57 pada Maret 2021 menjadi 0,59 pada September 2021. Data itu memperlihatkan kesenjangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin melebar dan juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Selain itu, kata Faisal, data menunjukkan ada segmen masyarakat desa yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Bantuan yang dimaksud di antaranya berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau dana desa, juga tidak banyak terpengaruh oleh perbaikan di sektor pertanian.
