Terkini Bisnis: Jokowi Siap Larang Ekspor Bauksit, 10 BUMN Pendapatan Terbesar

Reporter

Tempo.co

Senin, 10 Januari 2022 12:03 WIB

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin pagi, 10 Januari 2022, dimulai dari Presiden Jokowi siap melarang ekspor bauksit, timah, dan tembaga hingga soal 10 BUMN dengan pendapatan terbesar.

Adapula berita soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim pengusaha ingin Pemilu 2024 diundur hingga para petani cabai merah mengeluh lantaran harga komoditas ini terjun bebas.

1. Setelah Nikel, Jokowi Siap Larang Ekspor Bauksit, Timah, dan Tembaga

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.

"Setelah nikel, nanti tahun ini bauksit, sekarang sedang dimatangkan. Kita siapkan smelter," ujarnya dalam wawancara dengan Bisnis seperti dikutip Bisnis.com, Senin, 10 Januari 2022.

Setelah bauksit, Jokowi menuturkan pemerintah akan mencoba larangan timah dan tembaga. "Kita harus berani!" katanya.

Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang diteken oleh menteri saat itu, Ignasius Jonan pada 28 Agustus 2019.

"Sekarang ini sudah 19 bulan neraca perdagangan surplus, itu dari mana? Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali," kata Jokowi.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. 10 BUMN dengan Pendapatan Tertinggi: Pertamina, BRI, hingga PLN 3 Teratas

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat setidaknya ada sepuluh perusahaan pelat merah yang berhasil meraih pendapatan tertinggi hingga kuartal III 2021. Data itu terangkum dalam paparan kinerja BUMN pada Januari 2022.

"Pendapatan BUMN 9M (hingga kuartal III) Tahun 2021 tumbuh menjadi Rp 1.613 triliun dan laba 9M (hingga kuartal III) Tahun 2021 tumbuh menjadi Rp 61 triliun," berikut laporan yang tertulis dalam executive summary Kementerian BUMN yang telah dikonfirmasi Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, seperti dikutip pada Senin, 10 Januari 2022.

Perusahaan dengan pendapatan terbanyak dicatatkan oleh PT Pertamina (Persero). Perusahaan minyak negara ini berhasil meraih pendapatan Rp 548,29 triliun.

Berada satu posisi di bawah Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menduduki peringkat kedua. PLN menghimpun pendapatan Rp 269,87 triliun pada akhir September 2021. Kemudian posisi selanjutnya diraih oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI memperoleh pendapatan sebesar Rp 119,94 triliun.

Telkom Indonesia menempati posisi keempat dengan tingkat pendapatan Rp 106,04 triliun. Menyusul Telkom, peringkat kelima diisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pendapatan Rp 105,86 triliun.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Bahlil Klaim Pengusaha Ingin Pemilu 2024 Diundur

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Survei itu salah satunya memuat temuan mengenai isu perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Bahlil menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

“Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pandemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Ahad, 9 Januari 2022.

Bahlil mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat. Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya.

"Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Curhat Petani: Harga Jual Cabai Merah Murah, Pupuk Mahal

Para petani cabai merah mengeluh lantaran harga komoditas ini terjun bebas pada awal tahun ini. Menurut Muliono, seorang petani asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mereka menjual cabai merah seharga Rp 14 ribu per kilogram pada Minggu, 9 Januari 2022.

Padahal, biasanya harga normalnya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. "Iya, harganya murah sekali ini. Hari ini saja cuma Rp 14 ribu (per kilogram)," kata Muliono kepada Bisnis.

Muliono menduga harga cabai merah turun drastis akibat suplai melimpah dari luar daerah. "Karena cabai yang dari luar kota masuk dan cabai kering entah dari mana datang ke pasar-pasar di Kota Medan," kata petani di Deli Serdang ini.

Tak cuma harga jual yang rendah, petani cabai mengeluh lantaran harga pupuk di pasaran justru mahal. Untuk pupuk urea nonsubsidi, harga satu paket bisa mencapai Rp 350 ribu. Harga tersebut jauh di atas harga pupuk urea subsidi, yakni Rp 150 ribu. Persoalannya, ketersediaan pupuk subsidi tersebut langka.

"Petani hancur, harga murah pupuk mahal. Yang non subsidi pupuk urea harganya Rp 350 ribu. Kalau yang subsidi Rp 150 ribu, itu pun langka. Semakin menyedihkan," kata Muliono.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

43 menit lalu

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

Jokowi meyakini pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Antara Program Dokter Spesialis Berbasis RS dan Kekagetan Jokowi

56 menit lalu

Antara Program Dokter Spesialis Berbasis RS dan Kekagetan Jokowi

Presiden Jokowi kaget melihat jumlah dokter spesialis sangat kurang, sehingga Indonesia peringkat ketiga terbawah dalam rasio dokter dan masyarakat

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

1 jam lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Tanggapan Jokowi Soal Pilkada 2024 hingga Respons PSI

2 jam lalu

Kaesang Pangarep: Tanggapan Jokowi Soal Pilkada 2024 hingga Respons PSI

Belakangan nama Kaesang Pangarep disoroti, karena Relawan Nasional Pro Prabowo-Gibran mendorong anak bungsu Jokowi itu maju Pilkada Kota Bekasi

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

2 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

2 jam lalu

Anggota Parlemen Korea Selatan Puji Jokowi: Sosok Revolusioner!

Anggota Majelis Nasional Korea Selatan Kim Gi-Hyeon menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah sosok revolusioner

Baca Selengkapnya

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

3 jam lalu

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

12 jam lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

13 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya