Rachmat Gobel Khawatir BUMN Mati Karena Kalah Bersaing dengan Perusahaan Luar

Kamis, 16 Desember 2021 13:57 WIB

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Aziz Syamsuddin (kiri) memimpin rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rachmat Gobel menyebut pemerintah semestinya menambah lagi suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pasalnya, dana Penyertaan Modal Negara atau PMN yang disepakati bersama DPR sebesar Rp 110,5 triliun untuk 2021 dan 2022 belum menyelesaikan persoalan perusahaan pelat merah.

"Karena di satu sisi ada penugasan, di satu sisi ada beban yang ditanggung BUMN. Sehingga saya punya kekhawatiran BUMN ini akan mati besok, ya kemungkinan karena akan kalah bersaing dengan perusahaan dari luar," tutur Rachmat Gobel dalam rapat Komisi Keuangan DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu, 15 Desember 2021.

Gobel mewanti-wanti agar jangan sampai ketidakmampuan karena penugasan, lalu manajemen BUMN tidak kuat, lantas investor asing masuk. "Investor asing masuk yang akan mengambil menguasai BUMN strategis kita. Ini yang saya khawatirkan."

Terlebih dengan berbagai cerita yang ia amati, Gobel mengatakan pemerintah harus mencermati situasi BUMN saat ini yang di satu sisi ada penugasan dan sisi lain harus diperkuat.

Dalam kesempatan itu, Gobel juga mempertanyakan dampak dari dana PMN yang diberikan selama ini dalam mendorong investasi di dalam negeri. Pasalnya, ia melihat banyak perusahaan pelat merah banyak menggunakan produk luar negeri.

Advertising
Advertising

<!--more-->

"Ada lapangan kerja tapi masih belum sinergi dengan keinginan meningkatkan TKDN. Tidak sedikit barang impor yang saya perhatikan masih pake menggunakan produk impor luar negeri," ujar dua,

Gobel mengatakan pemerintah harus memberi target TKDN kepada program-program BUMN. "Bila tidak sia-sia pemerintah memberi insentif buat investor."

Sebelumnya, Komisi Keuangan DPR menyepakati penanaman modal negara atau PMN total senilai Rp110,5 triliun bagi sejumlah BUMN. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN untuk tahun ini dan alokasi suntikan modal untuk tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Pengambilan Keputusan Tahapan PMN 2021 dan 2022.

Setelah melewati berbagai pembahasan, baik dengan Menkeu maupun seluruh BUMN terkait, Komisi XI DPR menyepakati suntikan modal negara dengan total Rp 110,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN Rp 43,2 triliun pada tahun ini dan alokasi PMN Rp 67,3 triliun pada 2022.

Baca: Yusuf Mansur Digugat Rp 785 Juta karena Wanprestasi Investasi Patungan Hotel

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

2 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

3 jam lalu

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

4 jam lalu

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

Sucor Aset Management menjalin kerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas untuk distribusi produk investasi reksa dana. Seperti apa targetnya tahun ini

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

4 jam lalu

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

Bank CIMB Niaga bekerja sama dengan Principal Indonesia untuk meluncurkan Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

6 jam lalu

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

7 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

7 jam lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

11 jam lalu

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

11 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

12 jam lalu

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

Aturan pengetatan impor dijamin tidak bebani industri manufaktur. Pelaku industri alas kaki menganggap aturan memperumit birokrasi dalam memperoleh bahan baku dari luar negeri.

Baca Selengkapnya