2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian, Sri Mulyani: Pandemi Not Yet Over

Selasa, 7 Desember 2021 13:32 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Indonesia terus merumuskan kebijakan untuk menangani persoalan pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun melanda. Muncul pertama kali pada 2020, virus Corona yang menyebabkan pagebluk ini masih terus berlangsung serta menimbulkan ketidakpastian.

“Indonesia melakukan langkah-langkah koordinasi untuk bisa meng-adress tantangan di bidang kesehatan dan lainnya. But it is not yet over. Pandemi belum over. Di 2022, Indonesia is already addressing this pandemic relatify well,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Pertamina Energy Webinar 2021: Energizing Your Future, Selasa, 7 Desember 2021.

Sri Mulyani berujar pada 2020, pemerintah memutuskan melakukan ekspansi fiskal untuk menangani dampak berat dari pandemi yang menghantam bermacam-macam sektor. Pemerintah memperluas jejaring stimulus untuk menjaga ketahanan daya beli dan membantu dunia usaha baik UMKM maupun korporasi agar tak tumbang.

Berpayung Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memperlebar ruang defisit APBN hingga tembus 6,1 persen dari produk domestik broto (PDB). Hasilnya, kata Sri Mulyani, pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di level kontraksi -2,07 persen sepanjang tahun lalu.

“Ini relatively modest constraction. Namun kita harus kerja keras mendukung proses pemulihan ekonomi secara tepat dan teliti karena pandemi mempengaruhi ekonomi sangat dalam,” tutur dia.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani mengatakan pada 2022, pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi secara lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia, kata dia, menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan scarring effect atau dampak yang sifatnya bisa melukai perekonomian.

“Pemerintah menggunakan tools APBN bersama-sama dengan policy lain, seperti policy moneter dan keuangan untuk bisa kembali tumbuh. Ini membutuhkan kebijakan reformasi yang sifatnya struktural,” kata Sri Mulyani.

Baca: Erick Thohir Tunjuk 3 Direktur PLN Usai Ganti Dirut: Ada Pejabat KSP

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

2 jam lalu

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

APBN 2025 untuk pemerintahan Presiden Prabowo mencatat kenaikan anggaran di sektor perlindungan sosial (Perlinsos), kesehatan dan pendidikan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

5 jam lalu

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

12 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran dana pendidikan 2025 untuk penguatan mutu pendidikan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

17 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pertumbuhan 5,1 persen dan defisit 2,45 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

19 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

1 hari lalu

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

Pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat.

Baca Selengkapnya

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

1 hari lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

2 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya