TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu siang hingga sore, 5 Desember 2021 dimulai dengan jembatan Besuk Kobokan di Jalan Nasional Turen, Lumajang, runtuh pasca-erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Jembatan tersebut dibangun pada 1997 dan memiliki panjang 129 meter serta lebar 9,6 meter.

Kemudian informasi Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan aktivitas 9 investasi ilegal, yang terdiri dari perdagangan aset kripto, robot trading hingga investasi emas.

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp1,25 triliun sejak Januari hingga September 2021.

Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Erupsi Gunung Semeru, Jembatan di Lumajang yang Dibangun pada 1997 Runtuh

Jembatan Besuk Kobokan di Jalan Nasional Turen, Lumajang, runtuh pasca-erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Jembatan tersebut dibangun pada 1997 dan memiliki panjang 129 meter serta lebar 9,6 meter.

Kementerian melalui pernyataan resminya menyatakan tim tanggap darurat baru bisa mendekat ke beberapa titik lokasi Jembatan Besuk Koboan karena tebalnya lumpur dan masih berada di zona berbahaya. Akibat jembatan roboh, jalan yang menghubungkan Lumajang-Turen-Malang terputus.

“Kementerian bergerak cepat membantu mempercepat penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur,” berikut pernyataan Kementerian PUPR, Ahad, 5 Desember 2021.

Kementerian PUPR mencari jalur alternatif untuk membuka kembali akses umum guna memastikan penyaluran bantuan tak tersendat. Melalui balai-balai di Jawa Timur, Kementerian mengklaim telah berkoordinasi dengan berkoordinasi Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan verifikasi data dan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.

Saat ini, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur telah menurunkan sejumlah bantuan dan alat berat. Kementerian mendatangkan sepuluh unit hidran umum (HU) berkapasitas 2.000 liter.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. 9 Investasi Kripto dan Robot Trading Ilegal Ditutup, Masyarakat Diimbau 3 Hal

Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan aktivitas 9 investasi ilegal, yang terdiri dari perdagangan aset kripto, robo trading hingga investasi emas.

Satgas Waspada Investasi OJK meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak. Hal ini agar investor tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing mengatakan pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

Selain itu SWI menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin. “Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, 5 Desember 2021.

Menurutnya, sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat daftar pedagang kripto dan daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Lawan Rentenir, Program TPAKD OJK Salurkan Rp 1,25 T untuk 31 Ribu Debitur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp 1,25 triliun sejak Januari hingga September 2021.

"Program ini diterapkan oleh 67 TPAKD dengan 90 model penyaluran yang diberikan kepada 31 ribu debitur," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara dalam media gathering di Bandung, Sabtu 4 Desember 2021.

Ia menjelaskan program K/PMR diberikan oleh OJK melalui TPAKD terutama kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tujuan agar sektor tersebut tidak meminjam dana kepada rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal.

Adapun suku bunga yang ditawarkan oleh TPAKD cenderung lebih rendah dari rentenir, sehingga diharapkan para pelaku usaha bisa beralih meminjam dana dari TPAKD.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Hampir Semua Rumah di Satu Dusun Lumajang Hancur Akibat Erupsi Gunung Semeru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.