Airlangga: Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Cipta Kerja Setelah Putusan MK

Senin, 29 November 2021 14:08 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah dan DPR akan segera merevisi Undang-undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja menyusul putusan Mahkamah Konstitusi perihal judicial review. Amar putusan MK sebelumnya menyatakan undang-undang sapu jagat itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki undang-undang.

“Selanjutnya pemerintah akan mengajukan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi undang-undang ke dalam prolegnas prioritas,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin, 29 November 2021.

Airlangga menyebut pemerintah telah membahas pelaksanaan Omnibus Law pasca-putusan MK dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia memastikan pemerintah terus melakukan operasionalisasi undang-undang di seluruh sektor, baik di pusat maupun daerah.

Salah satunya di sektor investasi. Airlangga mengatakan beleid ini telah mendorong peningkatan realisasi permodalan selama 2021. Kementerian Investasi mencatat realisasi penanaman modal meningkat 7,8 persen.

“Realisasi investasi tercatat sebesar Rp 659 triliun dengan jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja. Angka ini kumulasi dari kuartal I sampai kuartal III 2021,” kata Airlangga.

Adapun untuk pembukaan lapangan kerja dari total investasi itu, sebanyak 311.739 orang terserap pada kuartal I 2021, 311.922 orang pada kuartal II, dan 288.687 tenaga kerja terserap pada kuartal III. Perbaikan sistem perizinan investasi melalui online single submission yang diatur dalam Omnibus Law juga diklaim meningkatkan minat investasi.

Pada periode 4 Agustus hingga 31 Oktober 2021, Kementerian Investasi menerbitkan 379.501 izin usaha. Perizinan berusaha itu dominan diberikan kepada usaha mikro sebesar 357.893 atau 94,42 persen; usaha kecil sebanyak 14.818 izin atau 3,91 persen; usaha menengah 3.783 izin atau 1 persen; dan usaha besar sebanyak 2.557 izin atau 0,67 persen.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Ingin Buat Sentra Kuliner RI di Luar, Erick Thohir: Ada Saran Makanan Andalan?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Jokowi Sampaikan Tiga Poin saat Pertemuan Bilateral dengan Presiden Fiji

39 menit lalu

Jokowi Sampaikan Tiga Poin saat Pertemuan Bilateral dengan Presiden Fiji

Dalam pertemuan dengan Presiden Fiji, Jokowi mengharapkan kedua negara bisa terus meningkatkan kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

Baca Selengkapnya

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

54 menit lalu

Kontainer Menumpuk di Pelabuhan, Kementerian Perindustrian dan Perdangan Saling Kritik

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian saling tuding sebagai biang menumpuknya ribuan kontainer barang impor di pelabuhan

Baca Selengkapnya

Kata Dasco soal Peluang Jokowi dan Gibran Gabung Gerindra setelah Bobby Nasution

1 jam lalu

Kata Dasco soal Peluang Jokowi dan Gibran Gabung Gerindra setelah Bobby Nasution

Spekulasi mengenai partai baru Jokowi berkembang setelah PDIP tidak mengakui dia sebagai kader setelah persaingan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

1 jam lalu

Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan

APBN 2025 untuk pemerintahan Presiden Prabowo mencatat kenaikan anggaran di sektor perlindungan sosial (Perlinsos), kesehatan dan pendidikan.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Bobby Nasution Usai Resmi Jadi Kader Gerindra dan Maju di Pilgub Sumut

2 jam lalu

Pernyataan Bobby Nasution Usai Resmi Jadi Kader Gerindra dan Maju di Pilgub Sumut

Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi mengantongi Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atau menjadi kader Gerindra.

Baca Selengkapnya

Wanti-wanti Kelompok Sipil untuk Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 jam lalu

Wanti-wanti Kelompok Sipil untuk Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

Mereka meminta KSP untuk memastikan agar Jokowi mempertimbangkan kriteria integritas, kompetensi, dan independen sebelum membentuk Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Danny Pomanto Wali Kota Makassar Diundang Khusus Jokowi Hadiri World Water Forum di Bali, Ini Profilnya

2 jam lalu

Danny Pomanto Wali Kota Makassar Diundang Khusus Jokowi Hadiri World Water Forum di Bali, Ini Profilnya

Wali Kota Makassar Danny Pomanto satu-satunya wali kota di Indonesia yang diundang Jokowi menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bertolak ke Sumatera Barat untuk Tinjau Lokasi Banjir Lahar Hujan

3 jam lalu

Jokowi Bertolak ke Sumatera Barat untuk Tinjau Lokasi Banjir Lahar Hujan

Jokowi akan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam dengan berkendara mobil.

Baca Selengkapnya

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

7 jam lalu

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

Gibran menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, saat jamuan santap malam World Water Forum di Bali

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Puan di World Water Forum Bali Bentuk Keteladanan

9 jam lalu

PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Puan di World Water Forum Bali Bentuk Keteladanan

PDIP menilai pertemuan Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rangkaian World Water Forum merupakan bentuk keteladanan

Baca Selengkapnya