TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp 202 triliun, tumbuh 67,8 persen (yoy) karena dipengaruhi oleh peningkatan belanja K/L (95,5 persen) yoy.

"Kita bayangkan setiap kenaikan Covid-19 biayanya sungguh sangat mahal. Saat ini biayanya Rp 202 triliun, tahun lalu pertama Covid-19 masih Rp 120,3 triliun, jadi kenaikannya sungguh luar biasa," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 25 November 2021.

Dia mengatakan nilai itu dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 713,9 ribu pasien, pengadaan 121,4 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti Penerima Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan).

Sedangkan anggaran Perlindungan Sosial terealisasi Rp 338,2 triliun (91,8 persen), dimanfaatkan bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,6 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,6 juta keluarga, Penyaluran Sembako PPKM untuk 4,8 juta keluarga.

Kedua anggaran tersebut masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan instrumen utama dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Program PEN untuk 2021 ditingkatkan menjadi Rp 744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.

Adapun realisasi program PEN sampai dengan 19 November 2021 mencapai Rp 495,77 triliun atau 66,6 persen dari pagu. Progres signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan insentif usaha.

Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Anggaran Kesehatan Tahun Ini Naik di Atas Rp 300 Triliun