Neraca Pembayaran Surplus USD 10,7 M, Kemenkeu: Ketahanan Eksternal RI Kokoh

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 23 November 2021 10:21 WIB

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2021 tetap terjaga sehingga mampu menopang stabilitas ketahanan eksternal Indonesia.

“Surplus transaksi ini menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia yang cukup kokoh, dan momentum ini masih tetap akan kita pertahankan seiring dengan dengan pemulihan ekonomi ke depannya” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangan tertulis, Senin malam, 22 November 2021.

NPI mencatatkan surplus sebesar US$ 10,7 miliar atau 1,49 persen terhadap PDB setelah pada triwulan sebelumnya tercatat defisit US$ 0,4 miliar atau minus 0,68 persen terhadap PDB.

Perbaikan kinerja NPI pada triwulan III didorong oleh kinerja transaksi berjalan yang mencatatkan surplus sebesar US$ 4,47 miliar dan surplus transaksi modal dan finansial sebesar US$ 6,1 miliar.

Surplus transaksi berjalan, kata Febrio, utamanya didorong adanya peningkatan yang cukup signifikan dari neraca perdagangan barang khususnya kenaikan ekspor barang non-migas, sementara neraca migas masih menunjukkan defisit.

Ekspor barang non-migas tercatat tumbuh sebesar 14,7 persen secara triwulanan (qtq) dan 50,7 persen tahunan (yoy). Di tengah penerapan PPKM pada triwulan III 2021, ekspor tetap menunjukkan kinerja yang sangat positif. Peningkatan ekspor di triwulan III 2021 didukung oleh peningkatan kinerja baik di produk bahan bakar/hasil pertambangan dan juga produk manufaktur yang tumbuh masing-masing sebesar 128 persen (yoy) dan 37,7 persen (yoy).
<!--more-->
"Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh kenaikan permintaan global terutama dari negara mitra utama dagang seperti Tiongkok, India dan AS, serta juga didorong oleh peningkatan harga komoditas," kata Febrio.

Berdasarkan komoditas, BKF mencatat kinerja positif ekspor didukung oleh komoditas utama seperti CPO, batu bara, biji logam, dan produk manufaktur seperti bahan kimia, besi baja, dan juga mesin atau alat transportasi. Berdasarkan data BPS, peningkatan ekspor akibat peningkatan permintaan terjadi pada komoditas besi dan baja, mesin atau perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya.

Beberapa komoditas yang menjadi fokus pengembangan industri juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, sehingga diharapkan akan mampu mendorong peningkatan daya saing khususnya pada pengembangan industri kendaraan bermotor.

Sementara pada komoditas lain seperti lemak atau minyak kelapa sawit dan bahan bakar mineral, peningkatan ekspornya lebih didominasi oleh peningkatan harga yang disebabkan adanya keterbatasan pasokan untuk CPO dari Malaysia seiring dengan pembatasan mobilitas akibat meningkatnya kembali kasus Covid-19. Selain itu, peningkatan harga komoditas juga terjadi akibat keterbatasan pasokan batubara sebagai dampak pembatasan produksi seiring dengan adanya kebijakan green economy di Cina.

Untuk terus mendukung perbaikan kinerja ekspor, pemerintah akan berfokus pada kebijakan untuk memperbaiki efisiensi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta meningkatkan nilai tambah produk ekspor komoditas. Penguatan industri nasional juga akan terus ditingkatkan sehingga dapat mendukung program optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Berdasarkan perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia di triwulan III ini, cadangan devisa Indonesia pada akhir triwulan III ini turut mengalami peningkatan menjadi sebesar US$ 146,9 miliar dolar AS, atau setara pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Posisi ini, ujar Febrio, merupakan posisi cadangan devisa Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan cadangan devisa disebut dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Meskipun kinerja NPI positif, Febrio mengatakan ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan masih cukup tinggi. Kekhawatiran dari berlanjutnya krisis energi yang saat ini terjadi di beberapa negara di dunia serta perkembangan dari kebijakan pengetatan moneter dari negara-negara maju diperkirakan akan turut mempengaruhi keberlanjutan aliran modal ke dalam negeri.

"Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia, serta otoritas terkait lainnya akan terus berkoordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung peningkatan kinerja NPI," kata Febrio.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Jokowi Ingin Perbaiki Neraca Pembayaran karena Besarnya Impor Minyak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

13 jam lalu

Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

Gapki berharap ekspor kelapa sawit dan produk turunannya bisa segera naik setelah pemerintah memangkas pungutan ekspor.

Baca Selengkapnya

Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

14 jam lalu

Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah atau PPN DTP hingga 31 Desember 2024, sebelum PPN naik jadi 12 persen tahun depan

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

1 hari lalu

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

Susi Pudjiastuti menolak langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Dorong untuk perbaiki wilayah yang terkena abrasi seperti Pantura Jawa.

Baca Selengkapnya

Kemendag: Trade Expo Indonesia ke-39 untuk Tingkatkan Nilai Ekspor

3 hari lalu

Kemendag: Trade Expo Indonesia ke-39 untuk Tingkatkan Nilai Ekspor

Trade Expo Indonesia akan dilaksanakan selama 4 hari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2024 di The Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD CIty.

Baca Selengkapnya

BPS Catat Neraca Perdagangan Indonesia Agustus 2024 Surplus US$ 2,90 Miliar, Surplus 52 Bulan Berturut-turut

3 hari lalu

BPS Catat Neraca Perdagangan Indonesia Agustus 2024 Surplus US$ 2,90 Miliar, Surplus 52 Bulan Berturut-turut

BPS mencatat Indonesia alami surplus perdagangan US$ 2,90 miliar pada Agustus 2024. Capaian ini membuat perdagangan konsisten surplus sejak Mei 2020.

Baca Selengkapnya

Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

3 hari lalu

Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025.

Baca Selengkapnya

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

3 hari lalu

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Pembangunan dan renovasi rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN

Baca Selengkapnya

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

3 hari lalu

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak mengekspor pasir laut, tetapi sedimentasi yang mengganggu alur jalannya kapal.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut

3 hari lalu

Terpopuler: Arsjad Rasjid Optimistis Selasa Sudah Temukan Kantor Lain, Susi Pudjiastuti Menangis di X Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengaku optimistis Selasa pekan depan timnya bisa menemukan tempat lain untuk berkantor.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

4 hari lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya