TEMPO.CO, Jakarta - Kabar pemerintah akan menggelar program vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster membuat masyarakat segera mencari tahu kisaran harga vaksin tersebut.

Sejumlah pesan pendek berisi merek Vaksin Covid-19 sebagai booster dan rentang harga yang berlaku beredar luas di masyarakat lewat aplikasi perpesanan. Sejumlah merek mulai dari Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna hingga Pfizer disebut-sebut bakal menjadi pilihan vaksin booster dengan kisaran harga dari Rp 60 ribuan hingga Rp 322 ribuan.

Lalu bagaimana sebenarnya detail program vaksinasi dosis ketiga itu?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pertengahan Oktober lalu telah memberi arahan bahwa vaksin booster untuk dilaksanakan pada awal tahun depan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers.

"Jadi diminta untuk dipersiapkan mekanismenya yang berbasis PBI dan non-PBI," ujar Airlangga dalam konferensi pers online, Senin, 18 Oktober 2021. Skema ini dibahas untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

Sebelumnya, Airlangga sempat menjelaskan penyelenggaraan booster akan menggunakan beberapa skema. Pertama, secara gratis. Vaksin booster gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sementara kebutuhan dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini ada kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya 97,1 juta dosis," kata Airlangga, akhir September lalu.

Lalu, kebutuhan untuk anak berusia 12 tahun sebanyak 9,9 juta dosis. Vaksin diberikan untuk 4,4 juta orang. Kemudian, terdapat 27,2 juta orang yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Totalnya 137,2 juta dosis," ujar Airlangga.

<!--more-->

Adapun masyarakat yang tak masuk dalam kelompok PBI, anak berusia 12 tahun, dan tak ditanggung APBD, maka akan masuk skema berbayar. Ia memperkirakan jumlahnya sebanyak 93,7 juta jiwa. "Dari segi harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga.

Sehari kemudian, juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan pemerataan cakupan vaksinasi bisa terus meningkat.

"Skenario untuk booster tentu sudah dipertimbangkan pemerintah, tetapi kalau kita lihat WHO sendiri juga belum merekomendasikan," katanya dalam diskusi virtual Kemenkes, Selasa, 16 November 2021. "Pemerintah memang sudah memiliki skenario, tapi itu baru akan lakukan apabila dosis pertama dan lansia bisa mencapai 70 persen (dari target)."

Nadia menjelaskan, penerima vaksin dosis pertama di kalangan lansia baru sekitar 44 persen dari target. Artinya, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah dan stakeholder terlibat.

Sebaliknya, untuk vaksinasi secara keseluruhan, Nadia menilai salah satu tantangan terberat adalah menjangkau masyarakat di daerah perdesaan. "Berbeda di daerah urban di mana vaksinasi cukup mudah, di daerah rural ini cukup sulit karena misal akses transportasi ke sana susah. Butuh waktu yang panjang untuk menggelar vaksinasi di sana dan hal ini yang terus kami upayakan," tuturnya.

Terkait vaksin booster atau dosis ketiga, bila segalanya berjalan lancar, estimasi paling cepat program tersebut bergulir adalah Januari-Februari tahun depan. Itu pun dengan asumsi vaksinasi lansia bisa lebih dulu mencapai target.

Hingga untuk saat ini, program tersebut hanya bergulir untuk cakupan sangat terbatas. "(Vaksin booster) saat ini khusus untuk kelompok prioritas, yang pertama untuk tenaga kesehatan dan yang kedua nanti tentunya adalah lansia kami dahulukan," kata Nadia.

BISNIS | DEWI NURITA

Baca: Rata-rata Kenaikan UMP 1,09 Persen Tahun Depan, Apindo: Sudah Cukup Adil

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.