Bos Bio Farma Sebut Harga PCR Bisa Turun dari Rp 275.000 - 300.000, Ini Caranya

Rabu, 10 November 2021 06:53 WIB

Direktur Bio Farma Honesti Basyir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyebutkan masih terbuka kemungkinan harga tes PCR turun setelah pemerintah menetapkan batas harga tertinggi sebesar Rp 275.000 dan Rp 300.000.

"Ada exercise masih ada celah untuk turun," ujar Honesti, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 November 2021.

Ia mencontohkan, tes PCR yang menggunakan air liur atau BioSaliva dapat menurunkan komponen biaya alat pelindung diri (APD), yang pada gilirannya dapat memangkas biaya tes secara keseluruhan. "Karena tidak perlu APD, bisa dilakukan massal, dapat volume bisa turunkan harga, belum detil itu," tuturnya.

Meski begitu, kata Honesti, ada komponen biaya dalam harga tes PCR yang tak bisa turun seperti biaya tenaga kesehatan. Soal besaran persentase harga tes PCR turun pun masih butuh penghitungan lebih lanjut terutama terkait kapasitas produksi.

Saat ini, struktur biaya terbesar berasal dari komponen reagen lantaran proses biaya produksi dan bahan baku sebesar 55 persen. Adapun komponen biaya lainnya berasal dari biaya operasional berkontribusi 16 persen terhadap struktur harga, biaya distribusi 14 persen, royalti 5 persen, margin Biofarma 10 persen.

Advertising
Advertising

Reagen tes PCR hasil pengembangan Bio Farma mBioCov-19 RT-PCR kit dengan harga terpublikasi dalam e-katalog sebesar Rp 90.000 tanpa PPN. Harga e-Katalog yang tengah diajukan Rp 81.000 belum termasuk PPN.

Dengan beberapa upaya efisiensi, Bio Farma telah menurunkan harga PCR kit tanpa PPN, dari Agustus 2020 sebesar Rp 325.000, dan harga Oktober 2021 Rp 90.000. Harga e-katalog yang masih tayang saat ini Rp 193.000 termasuk PPN yang tayang sejak Februari 2021, saat ini sedang dalam proses pengajuan harga baru menjadi Rp 89.100 termasuk PPN.

Honesti menjelaskan, dari 16 juta tes PCR yang dilakukan secara nasional, penggunaan reagen Bio Farma berkontribusi 40,5 persen dari keseluruhannya. Produk yang dibuat oleh reagen Bio Farma holding tersebut, berkontribusi terhadap 31-34 persen dari harga layanan PCR yang ditetapkan masyarakat.

<!--more-->

Komponen terbesar dalam layanan PCR yakni harga reagen utama yang sebesar 45 persen dengan rincian reagen mBioCov-19 25 persen, VTM 6 persen dan RNA 14 persen. Sementara itu, kebutuhan penunjang berkontribusi 39 persen, dengan rincian BMHP 11 persen, APD 11 persen, tenaga kesehatan 7 persen, operasional 9 persen.

Dengan begitu, total biaya sebesar 84 persen dari harga tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan di Jawa dan Bali sebesar Rp 275.000. Sisanya, terdapat margin 9 persen sehingga harga layanan khususnya di jaringan Bio Farma sebesar 93 persen dari harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima berharap BUMN Farmasi bisa memberikan harga PCR serendah mungkin. Sebab, penurunan harga PCR dan antigen dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial lain.

Dalam kesimpulan rapat itu, DPR juga mendesak holding BUMN farmasi, baik Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, dan Phapros mengupayakan harga PCR dan antigen yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan harga PCR dan antigen terjangkau dapat menggerakkan ekonomi di bidang transportasi, akomodasi, dan pariwisata serta aktivitas lainnya," kata Aria.

Anggota DPR juga mendesak holding BUMN farmasi melakukan riset dan pengembangan obat Covid-19 serta produksi obat-obatan vitamin atau kebutuhan medis lainnya. Hal ini semakin penting untuk bisa mengantisipasi lonjakan Covid-19 gelombang ketiga supaya tidak terjadi kelangkaan seperti sebelumnya.

Dalam catatan kesimpulan rapat, politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengusulkan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk memeriksa dan menyelidiki harga PCR yang mahal.

"Kami meminta diagendakan supaya KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, diduga ada praktek usaha tidak sehat dan monopoli di situ," ucap Nusron. "Yang jelas bukan BUMN, karena BUMN menguasai 20-22 persen spesimen yang beredar, atau ada dancing memanfaatkan momentum panic buying." Komisi VI DPR menilai harga tes PCR seharusnya dapat ditekan hingga rentang Rp 100.000 - Rp 200.000.

Baca: Ketua Kadin Blak-blakan Soal Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

2 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

3 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

4 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

7 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

7 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

8 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

8 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

8 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya