Luhut Sebut Karantina Penumpang dari Luar Negeri Bisa 7 Hari, Kalau...

Senin, 8 November 2021 19:11 WIB

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan durasi karantina penumpang dari luar negeri bisa saja dinaikkan hingga 7 hari lamanya. Menurut dia, durasi ini akan menyesuaikan dengan perkembangan Covid-19 yang terjadi.

"Ini juga tidak tertutup kemungkinannya," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini dalam konferensi pers virtual, Senin, 8 November 2021.

Saat ini, ada dua durasi karantina yang berlaku. Pertama, karantina 3 hari untuk pelaku perjalanan internasional yang telah menerima dosis penuh vaksinasi. “Penyesuaian aturan berlaku di seluruh pintu kedatangan internasional,” kata juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, Selasa, 2 November 2021.

Bagi pelaku perjalanan internasional yang belum divaksin Covid-19 dosis penuh, Wiku mengatakan durasi wajib karantinanya 5 hari. Kemudian, warga yang dikarantina selama 3 hari harus melakukan tes PCR atau exit test pada hari ketiga. Adapun bagi yang menjalani karantina 5 hari harus melakukan tes PCR di hari keempat.

Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta menjadi salah satu hotel yang menyediakan fasilitas karantina Covid-19 bagi mereka yang pulang dari luar negeri. TEMPO/MARTHA WARTA SILABAN

Advertising
Advertising

Kemungkinan masa karantina naik 7 hari ini disampaikan Luhut merespons kritik publik atas kebijakan terkait pandemi yang berubah-ubah. Mulai dari soal durasi karantina, sampai penggunaan tes RT-PCR ataupun Rapid Antigen.

Luhut menolak bila pemerintah disebut bolak-balik atas keputusannya sendiri. Ia menganggap pemerintah justru hati-hati dalam menerbitkan kebijakan. "Proses pengambilan keputusan itu sekarang sudah science and art," kata dia.

Pemerintah, kata Luhut, cukup jernih melihat data perkembangan perilaku dari virus Covid-19. Lantaran dalam beberapa waktu terakhir, virus terus berkembang. Terbaru, sudah ada virus subvarian Delta Plus atau Delta AY.4.2. di Malaysia.

Ia menyebut varian baru ini 15 persen lebih ganas dari varian Delta yang saat ini tersebar. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterbitkan pemerintah pun pada akhirnya akan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.

"Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran sana-sini, pemerintah tidak konsisten, itu jauh dari itu. Kami sangat konsisten, yang tidak konsisten itu penyakitnya," kata dia.

Baca Juga: Menkes Sebut Varian Covid AY.4.2 Belum Terdeteksi di Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

55 menit lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

4 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

6 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

6 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

7 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

9 jam lalu

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

Jumlah penumpang Light Rail Transit atau LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) selama April 2024 sebanyak 1.402.933 orang.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

12 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

14 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

15 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

15 jam lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya