Jemaah haji menjaga jarak sosial melakukan umrah di Masjidil Haram selama ibadah haji tahunan, di kota suci Mekah, Arab Saudi, Sabtu, 17 Juli 2021. Lebih 500.000 orang mendaftar sebagai calon jemaah haji tahun ini, namun hanya 60.000 jemaah yang dipilih. Kementerian Media/via REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama menegaskan proses negosiasi soal pemberangkatan calon jemaah umrah Indonesia masih berlangsung hingga saat ini.
"Proses negosiasi, komunikasi dan diplomasi terus kami lakukan dengan Pemerintah Saudi," ujar Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif, saat menghadiri pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu 6 November 2021.
Hilman mengatakan disamping proses negosiasi yang masih bergulir, Kementerian Agama juga terus menyiapkan hal-hal teknis terkait persiapan pemberangkatan jemaah umrah. Apalagi penyelenggaraan umrah saat ini tengah dalam masa pandemi, sehingga hal-hal teknis mesti dipersiapkan secara matang.
Kemenag sudah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Soekarno Hatta perihal pemberangkatan satu pintu. Selain itu, Kemenag juga telah menggelar pertemuan dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan soal teknis integrasi aplikasi Siskopatuh dengan PeduliLindungi guna pembukaan QR Code sertifikat vaksin bagi jamaah umrah.
"Ada kabar bahwa kita mulai akan dipersilakan untuk menunaikannya, tapi tentu saja ada persiapan yang harus dilakukan. Sebab kita tahu situasinya masih situasi pandemi," kata dia.
Disinggung mengenai syarat vaksin booster bagi calon jamaah Indonesia yang akan ke Tanah Suci, Hilman mengatakan pemerintah terus melobi agar Arab Saudi menggugurkan kewajiban tersebut.
Menurutnya, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terkendali dan kondisi itu menjadi modal penting saat proses lobi kepada otoritas Arab Saudi.
"Insya Allah kita masih bernegosiasi dan menyiapkan hal teknis, nanti akan segera kami kabari ke publik. Nanti kita lihat vaksin (booster)-nya diperlukan atau tidak, mudah-mudahan tidak. Jadi kita menunggu dari Kemenkes juga," kata dia.
