Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR, Stafsus Menteri BUMN: Absurd

Jumat, 5 November 2021 11:26 WIB

Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga saat berbincang dengan awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. EKO WAHYUDI l Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan terlibat bisnis tes PCR. Staf khusus Erick, Arya Sinulingga, menganggap laporan ini tidak jelas.

"Laporannya absurd, sudah gitu aja," kata Arya singkat, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 5 November 2021.

Sebelumnya, laporan ke KPK ini disampaikan pada Kamis, 4 November. Dalam pelaporan ini, pemberitaan Majalah Tempo menjadi salah satu data awal yang dibawa pelapor.

"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK menjelaskan kepada publik," kata Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai melapor.

Adapun Majalah Tempo edisi 1-7 November menulis Yayasan Adaro memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). GSI dengan unit bisnis GSI Lab-nya menyediakan layanan tes PCR. Lima cabangnya telah tersebar di Jakarta.

Advertising
Advertising

Sejak berdiri pada 2020, GSI Lab mengadakan lebih dari 700 ribu tes PCR. Dalam akta Genomik tercatat pada pendiri menyetor modal sejumlah Rp 2,969 miliar atau ekuivalen dengan 2.969 lembar saham. Adapun Yayasan Adaro mengempit 485 lembar saham.

Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di bidang pertambangan. Kakak Erick Thohir, Garibaldi Thohir, duduk sebagai presiden direktur dan mengantongi 6,18 persen saham.

Sejak 2 November, Arya berkukuh Erick tidak terlibat dalam permainan bisnis PCR. Arya mengatakan Erick sudah tidak lagi aktif berkegiatan di Yayasan Adaro Bangun Energi sejak menjadi menteri.

<!--more-->

“Di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Pak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR. Jauh sekali,” ujar Arya kepada wartawan.

Arya meminta sejumlah pihak tidak tendensius terhadap kepemilikan saham itu. Bila lihat dari data PCR secara keseluruhan, kata Arya, total pengetesan di Indonesia mencapai 28,4 juta.

"Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Pak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen," ujar Arya.

Selain itu, Majalah Tempo juga menulis dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di GSI. Kedua perusahaan mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Luhut pun telah menjelaskan bahwa ia tak pernah mengambil keuntungan, baik dalam bentuk deviden atau pendapatan lainnya di GSI. "Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," ujar Luhut dalam media sosial Instagram-nya, 3 November.

Luhut pun berujar, Toba Bumi Energi bersama dengan Indika, Adaro, dan Northstar justru membantu penyediaan fasilitas tes usap dalam kapasitas besar.

Di sisi lain, KPK memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti. "Dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri.

Baca: Satgas BLBI Akan Sita Aset Lahan Milik Tommy Soeharto Senilai Rp 600 Miliar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

40 detik lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23, Serba-serbi Peluang Timnas Indonesia menuju Final

8 jam lalu

Piala Asia U-23, Serba-serbi Peluang Timnas Indonesia menuju Final

Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan laga semifinal Piala Asia U-23, pada Senin, 29 April 2024

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

22 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

23 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

23 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya