TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan sejumlah kementerian terkait antisipasi fenomena La Nina yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Salah satunya, Basuki mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Basuki berharap KLHK dapat memprioritaskan penanganan kondisi hutan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebab saat ini, kata Basuki, beberapa DAS terpantau dalam kondisi yang kritis.

"Ini harus selalu kita amati," kata Basuki dalam rapat koordinasi nasional virtual Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jumat, 29 Oktober 2021.

Sebelumnya, peringatan dini La Nina sudah disampaikan BMKG sejak 18 Oktober 2021. Saat itu, anomali pendinginan suhu permukaan laut di Samudera Pasific ekuator telah melewati ambang batas kejadian La Nina dan terus meningkat sampai sekarang.

Sehingga, BMKG akan terjadi fenomena La Nina dengan skala lemah hingga moderat, yang akan berlangsung hingga Februari 2022. Berdasarkan skala yang sama di tahun lalu, BMKG menyebut fenomena ini akan membuat curah hujan naik 20 sampai 70 persen.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menyebut jumlah DAS di Indonesia yang kritis terus meningkat setiap tahun. Pada 1984, ada 22 DAS yang kritis. Angka ini terus naik sampai 106 DAS kritis pada 2016.

<!--more-->

"Hal ini menyebabkan perubahan drastis pada DAS sebagai penjaga siklus hidrologis," kata Kepala BNBP Ganip Warsito pada 20 Oktober lalu.

Menurut Basuki, peringatannya soal DAS kritis ini tidak hanya untuk menghadapi La Nina beberapa bulan ke depan. Namun, ini juga antisipasi terhadap fenomena yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Selain KLHK, Basuki juga meminta BMKG memastikan kesiapan peralatan observasi mereka. Selain itu, BMKG diminta bisa menyebarluaskan peringatan dini secara cepat dan akurat. "Tapi jangan membuat panik masyarakat," kata dia.

Seperti halnya BMKG, Basuki juga meminta Badan Geologi Kementerian ESDM bisa gencar menyampaikan informasi zona rawan longsor. Sehingga, daerah punya langkah mitigasi. "Terutama dalam rangka pemberian izin untuk kawasan perumahan, tolong dilakukan dengan penuh kehati-hatian," kata dia.

Baca: Cara PUPR Hadapi La Nina, Kosongkan Bendungan sampai Buka Terowongan