TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengomentari rencana pemerintah yang akan memperluas penggunaan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru.

"Tarif PCR sendiri kan masih mahal, Rp 300 ribu bagi penumpang angkutan umum jalan itu masih mahal. Harga tiket saja hanya berapa ratus ribu. Kalau dibebani itu lagi akan jadi berat," ujar Ateng kepada Tempo, Selasa, 26 Oktober 2021.

Ia meminta pemerintah mengkaji opsi subsidi tes PCR. Dengan demikian, tarif tes untuk para pemegang tiket angkutan jalan, misalnya, bisa ditekan. Bahkan, ia berharap tes itu bisa digratiskan saja.

"Kalau bisa digratiskan. Kalau tidak, maka disubsidi saja. Saya pikir Rp 100 ribu (tarif PCR), orang masih mempertimbangkan," kata Ateng.

Pemerintah sebelumnya berencana memperluas penggunaan tes PCR sebagai syarat untuk penumpang moda transportasi lain, selain pesawat. Ateng menilai kebijakan tersebut boleh-boleh saja diterapkan, asal harga tesnya murah.

Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan dan harga tes PCR masih mahal, Ateng menduga para penumpang akan beralih ke moda transportasi lain yang tidak memerlukan banyak syarat, yaitu kendaraan pribadi dan angkutan ilegal.

"Kita kan tahu 1,5 tahun lebih pandemi kisah itu seperti memutar kaset lama. Selama lebaran disekat, sekian ratus titik juga jebol. Ironis," ujar Ateng.

<!--more-->

Rencana perluasan penerapan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan ketentuan itu akan berlaku untuk mengantisipasi lonjakan penularan pada periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, diperkirakan sekitar 19,9 juta orang akan melakukan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru. Adapun di Jabodetabek diperkirakan 4,45 juta orang melakukan perjalanan.

Untuk itu, Luhut mengatakan situasi tersebut perlu diimbangi dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Persoalan itu pun dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama jajarannya, kemarin.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi telah memberi arahan agar jajarannya segera mengambil langkah dan kebijakan. Dengan demikian, harapannya tak ada peningkatan kasus akibat libur Nataru.

Untuk itu, Luhut mengatakan bahwa kewajiban penggunaan PCR sebagai syarat perjalanan utamanya bertujuan untuk menyeimbangkan relaksasi pada aktivitas masyarakat, terutama sektor pariwisata.

"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," ujar dia.

Mengenai hal ini, ia mengatakan Presiden Jokowi juga telah meminta agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat.

Baca: Promo Akhir Oktober, Breadtalk Harga Rp 8.000 hingga Yoshinoya Hemat Rp 43.000

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.