Cakupan Kepesertaan JKN Capai 226,3 Juta Orang, Muhadjir: Masih di Bawah Target

Senin, 18 Oktober 2021 16:26 WIB

Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan cakupan program jaminan kesehatan nasional (JKN) mencapai 226,3 juta orang hingga 31 September 2021. Jumlah itu masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar 98 persen penduduk.

"Salah satu sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah 98 persen penduduk telah mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini ditandai antara lain adalah capaian cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional," kata Muhadjir dalam peluncuran buku statistik JKN 2015-2019 secara virtual, Senin, 18 Oktober 2021.

Dia menuturkan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia adalah melalui perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, di antaranya melalui program JKN. "Pembangunan kegiatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan human investment," ujarnya.

Adapun Badan Pusat Statistik atau BPS merilis hasil Sensus Penduduk tahun 2020, bahwa penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Artinya masih ada sekitar 40 juta jiwa belum masuk dalam cakupan kepesertaan JKN.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya meluncurkan buku statistik Jaminan Kesehatan Nasional 2015-2019.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dalam buku itu, tertuang kajian terhadap penyelenggaraan program JKN KIS yang dilakukan oleh DJSN bersama BPJS Kesehatan.

"Untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan telah berhasil menjamin peserta dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, maka dilakukan suatu kajian dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional JKN KIS," kata Ali.

Menurut dia, peluncuran buku statistik JKN 2015-2019 menjadi bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan program JKN oleh BPJS kesehatan dan DJSN selaku perumus, koordinator, monitoring penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat.

Baca: Harga Tes PCR Lion Air Group Turun Jadi Rp 250 Ribu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

3 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

3 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

5 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

5 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

12 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

13 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

13 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

13 hari lalu

BPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan

BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

13 hari lalu

Surplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit

Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.

Baca Selengkapnya