TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Keuangan Chatib Basri mengusulkan agar pemerintah menerapkan cukai pada bahan bakar fosil maupun memangkas subsidi BBM agar pemerintah memiliki dana untuk membantu masyarakat miskin. Dana itu juga bisa dipakai untuk meningkatkan layanan kesehatan di masa pandemi.

"Subsidi BBM kan yang menikmati kelas menengah atas. Ini dicut lalu uangnya bisa dipakai untuk membantu yang miskin dan rentan, juga untuk kesehatan," ujar Chatib Basri dalam webinar, Senin, 18 Oktober 2021.

Dengan kebijakan itu, kata Chatib, pemerintah memiliki uang untuk menekan harga tes PCR, hingga meningkatkan aksesibilitas vaksin. Selain itu, duit tersebut juga bisa digunakan untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Ini politically sound, economically sound secara budget, dan baik untuk lingkungan. Ini mungkin akan sejalan dengan tren global yang arahnya green recovery," kata Chatib.

Saat pandemi masih berlangsung, menurut Chatib, alokasi anggaran pemerintah seharusnya difokuskan kepada tiga hal, kesehatan, bantuan sosial, serta dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di sektor kesehatan, Chatib melihat tarif tes PCR di Indonesia masih mahal ketimbang tarif di negara lain. Untuk itu, ia melihat pemerintah bisa masuk untuk menekan harga tes di Tanah Air.

Sementara itu, perlindungan sosial juga menjadi penting bagi penduduk miskin dan rentan di sama pandemi ini. Ia mengusulkan perlindungan sosial diperluas untuk 60 persen penduduk Indonesia.

Perlindungan sosial itu juga harus diberi sebesar Rp 1-1,5 juta per rumah tangga. "Kalau diberikan 3-6 bulan, sekitar Rp 120-240 triliun. Saya pikir alokasinya ada," ujarnya.

Di samping itu, alokasi anggaran juga perlu digelontorkan bagi pelaku usaha sektor UMKM yang rentan dan pendapatannya tak tetap.

BACA: Chatib Basri: Untuk Apa Pindah Renewable Energy Kalau BBM Lebih Murah dari Aqua?

CAESAR AKBAR