TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menanggapi kritik yang disampaikan oleh ekonom Faisal Basri soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Arya, pernyataan bahwa proyek tersebut tidak akan balik modal adalah penilaian yang keliru dan tanpa berdasarkan analisa yang cermat.

"Faisal Basri salah total menyatakan bahwa sampai kapan pun pasti rugi. Kita menyayangkan omongannya. Mana ada investor mau masuk dengan kondisi nanti rugi?" ujar Arya dalam rekaman suara kepada wartawan, Kamis, 14 Oktober 2021. "Itu kan konyol. Faisal Basri tuh konyol betul."

Lebih jauh, Arya menuding bahwa pernyataan ekonom senior Universitas Indonesia tersebut tidak berbasis analisis yang kuat. "Hanya subjektifnya aja yang muncul. Jadi itu kesalahan besar," katanya. "Sayang sekaliber Faisal Basri ngomong seperti itu. Itu gak bener."

Arya menambahkan bahwa pihaknya hingga kini masih menghitung berapa nilai pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. "Tunggu dulu nih, cost overrun muncul angka sebenarnya , tunggu audit BPKP. Baru kita tau angka sebenarnya," ucapnya.

Namun secara konservatif, menurut Arya, dari hitungan pemerintah, proyek tersebut akan balik modal dalam waktu 40 tahun. "Secara konservatif, hitungan kita 40-an tahun. Itu masih kasar," tuturnya.

Waktu tersebut, kata dia, tak jauh beda dengan proyek-proyek rel kereta di seluruh dunia. "Mirip-mirip MRT. Hampir di seluruh dunia, investasi di rel kereta api, pasti (jangka) panjang. Ga mungkin pendek. Ini umum. Hampir semua negara. Coba cek aja, gak jauh beda," ucap Arya.

Faisal Basri sebelumnya kembali mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebutkan proyek tersebut sebagai proyek yang mubazir.

Dalam hitungannya, kata Faisal, pendanaan proyek ini diprediksi tak akan balik modal bahkan hingga kiamat. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujarnya dalam sebuah dialog virtual, Rabu, 13 Oktober 2021.

Ia menjelaskan, pengerjaan infrastruktur tersebut hanya membuang banyak anggaran negara. Hal ini semakin diperparah karena kini anggaran proyek akan turut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setelah biaya proyeknya membengkak hingga Rp 27,74 triliun.

Lebih jauh, Faisal menceritakan bahwa sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah. Ketika itu, kajian konsultan independen, yakni Boston Consulting Group menolak proposal proyek tersebut. Tapi pemerintah berkukuh melanjutkan proyek tersebut.

RR ARIYANI | BISNIS

Baca: Faisal Basri Sebut Proyek Kereta Cepat Mubazir: Sampai Kiamat Tak Balik Modal