Biaya Kereta Cepat Naik Rp 27,74 T, Bisa untuk Bangun 4 Rel Kereta di Sulawesi?

Kamis, 14 Oktober 2021 07:57 WIB

Pekerja mulai memasang rel baja kereta cepat Jakarta Bandung dengan latar pembangunan Stasiun Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Oktober 2021. Pemerintah akan menambal beban biaya anggaran proyek dari APBN untuk mempercepat tenggat beroperasi di akhir 2022. TEMPO/Prima Mulia

Sedangkan beban utang yang meningkat bakal membahayakan APBN dalam jangka panjang. Apalagi target defisit anggaran pada 2022 masih berada pada level 4,85 persen dari PDB.

“Pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp 405 triliun. Apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022?” kata Bhima.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya yang membuka opsi pendanaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung melalui APBN demi kelangsungan mega proyek yang tersandung masalah pembengkakan biaya sebesar Rp 27,74 triliun itu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Salusra Wijaya melaporkan bahwa kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung membengkak dari US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun (kurs Rp 14.280 per dolar AS) menjadi US$ 8 miliar atau setara R p114,24 triliun.

Padahal pada lima tahun yang lalu yakni 2016, Jokowi pernah menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak boleh memakai APBN. Saat itu, ia menyebutkan lebih baik uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah, terutama luar Jawa.

“Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN. Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN saya ditanya lagi, Pak kok Jawa lagi, yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu,” kata Jokowi kala itu.

Belakangan, Jokowi meralat janjinya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93/2021 yang ditekennya merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Salah satu poin utama yang terdapat dalam revisi beleid itu adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini bisa didanai oleh APBN.

BISNIS

Baca: 151 Pinjol Ilegal dan 4 Entitas Investasi Tanpa Izin Diblokir, Tanijoy Termasuk


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

9 menit lalu

Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

Bayu tak menampik namanya masuk dalam daftar calon pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

1 jam lalu

Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

2 jam lalu

Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

Presiden Jokowi dimintai seorang perempuan dari delegasi Prancis untuk mengambil potretnya di depan mangrove.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

3 jam lalu

Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

Presiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar mengenai keputusan PDIP tidak mengundangnya rakernas partai akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

3 jam lalu

Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

Presiden Jokowi memerintahkan Basuki Hadimuljono untuk menambah sabo dam dalam mencegah bencana galodo di wilayah Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

3 jam lalu

Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

Walh mengkritik keras pidato Presiden Jokowi dalam Water World Forum ke-10. Program infrastruktur dan pengelolaan air dianggap masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

4 jam lalu

Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

Presiden Jokowi mengharapkan kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak berdampak pada ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

4 jam lalu

Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

Jokowi memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

4 jam lalu

Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan bagi warga yang perlu direlokasi, sebelum Kementerian Pekerjaan Umum mengirimkan logistik.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Bobby Nasution Gabung Gerindra: Orang Tua Hanya Mendoakan

4 jam lalu

Jokowi Respons Bobby Nasution Gabung Gerindra: Orang Tua Hanya Mendoakan

Presiden Jokowi menilai Bobby Nasution yang kini bergabung dengan Gerindra sudah dewasa dan bertanggung jawab atas kemandiriannya.

Baca Selengkapnya