TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara soal pembelian gas alam cair atau LNG yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyatakan semua hasil audit internal perseroan mengenai persoalan tersebut sudah disampaikan kepada jajaran direksi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa (ditanyakan) ke Dirut atau Kementerian BUMN. Semua sudah disampaikan hasilnya," ujar Ahok kepada Tempo, Rabu, 6 Oktober 2021.

Adapun Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya enggan berkomentar panjang mengenai persoalan itu. "Tunggu dari Kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kita tunggu saja Kejaksaan," kata Arya dalam diskusi virtual Selasa, 5 Oktober 2021.

Meski begitu, Arya memastikan bahwa secara umum, setiap laporan pelanggaran hukum yang diterima akan ditindaklanjuti kementeriannya. Apalagi, saat ini Kementerian BUMN telah memiliki Deputi Hukum. Dengan demikian, kementerian bisa bekerja cepat menindaklanjuti laporan yang masuk.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan. Meski begitu, saat ini kasus tersebut diserahkan ke KPK.

<!--more-->

"Kejaksaan Agung RI mempersilahkan dan tidak keberatan untuk selanjutnya KPK dapat melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.

Leonard mengatakan dugaan korupsi pembelian LNG, di PT Pertamina awalnya ditangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penyelidikan telah dimulai sejak 22 Maret 2021 lalu. Saat ini tim penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dinaikkan ke tahap penyidikan.

Namun setelah berkoordinasi dengan KPK, diketahui bahwa penyidik KPK juga tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. Atas dasar itu, ia mengatakan kasus pun diserahkan ke KPK.

Adapun pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Koordinasi dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhan dalam pengumpulan alat bukti.

Pada awal tahun ini, beredar kabar Pertamina tengah menghadapi gugatan dari perusahaan asal Amerika Serikat, Anadarko Petroleum Corporation, karena dianggap tidak mematuhi komitmen jual beli LNG dari Proyek Mozambique Area 1. Anadarko merupakan operator Proyek Mozambique Area 1 dengan kepemilikan saham 26,5 persen. Namun pada 2019, saham Anadarko diakuisisi oleh Total.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Nicke menyebut tidak ada gugatan apapun karena kontrak jual beli tersebut baru efektif pada 2025.

<!--more-->

Dalam waktu berdekatan, Ahok menyebut dewan komisaris Pertamina mengetahui masalah tersebut sejak tahun lalu. Menurut dia, persoalan itu diketahuinya setelah jajaran dewan komisaris mempertanyakan persoalan itu dalam rapat, setelah adanya temuan dari sisi keuangan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjelaskan dewan komisaris tidak mengetahui rencana impor LNG tersebut karena tidak adanya permintaan persetujuan dari direksi perusahaan.

Dilansir dari Bisnis.com, Pertamina dan Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. menandatangani perjanjian jual beli (SPA) pada 13 Februari 2019 untuk pembelian LNG dari Proyek Mozambique Area 1 dengan volume sebesar 1 juta ton per tahun atau sekitar 17 kargo per tahun. Kontrak tersebut selama 20 tahun yang diperkirakan akan dimulai akhir 2024 atau awal 2025.

Rencana impor LNG tersebut telah dijajaki sejak 2013 dan dilanjutkan dengan penandatanganan head of agreement (HoA) pada 2014 dengan volume 1 juta ton per tahun (MTPA) selama 20 tahun dengan harga delivered ex-ship 13,5 persen dari Japan crude cocktail (JCC).

Pada 2017, kedua pihak mulai melakukan pembicaraan untuk melakukan addendum SPA karena perubahan kondisi pasar. Hingga akhirnya, SPA ditandatangani pada 13 Februari 2019. Pertamina kemudian akan mengkaji ulang perjanjian jual beli LNG tersebut lantaran adanya penurunan kebutuhan LNG dalam negeri akibat dampak pandemi Covid-19.

Opsi untuk melakukan impor LNG semula mengacu pada data neraca gas nasional yang memperkirakan akan terjadi defisit LNG mulai 2025. Oleh karena itu, perseroan akan melakukan pengkajian ulang opsi impor berdasarkan data neraca gas nasional terbaru yang akan dikeluarkan setelah Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) difinalisasi oleh pemerintah.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI | BISNIS

Baca: Ibu Asal Wonogiri Ini Bunuh Diri Tak Kuat Ditagih Pinjol Ilegal, Respons OJK?