2 Menko dalam Pandora Papers dan Mereka yang Disebut di Panama Papers

Reporter

Tempo.co

Rabu, 6 Oktober 2021 19:15 WIB

Logo Pandora Papers.[International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)]

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tercantum dalam Pandora Papers. Di sisi lain, juga ada nama sejumlah pesohor tanah air, yaitu Sandiaga Uno, Rooslan, Harry Azhar Azis, dan Fify Lety Indra

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan seperti kasus-kasus sebelumnya PPTAK akan menganalisis, memeriksa, dan mencermati nama-nama yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut untuk disandingkan dengan database yang dimiliki PPATK.

Dian juga mengatakan PPATK telah mempunyai kerangka kerja sama tukar-menukar informasi dari nota kesepamahaman dan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

Pandora Papers adalah bocoran dokumen finansial rahasia yang berasal dari 14 agen yang mengatur perusahaan cangkang di seluruh dunia

Melansir dari ICIJ, penyelidikan ini berdasarkan pada kebocoran catatan rahasia dari 14 penyedia layanan lepas pantai yang memberikan layanan profesional kepada individu dan perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di yurisdiksi rendah atau tanpa pajak.

Advertising
Advertising

Mengutip dari Investopedia, Panama Papers merupakan 11,5 juta dokumen rahasia terenkripsi yang bocor yang merupakan milik firma hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.

Dikutip dari Tempo edisi 5 Oktober 2021, Airlangga mendirikan perusahaan cangkang untuk kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi.

Airlangga tertulis mempunyai dua perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Dua perusahaan tersebut adalah Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited.

Sedangkan Luhut Pandjaitan terlihat hadir dalam rapat direksi perusahaan Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut hadir langsung pada rapat yang berlangsung selama 2007-2010 beberapa kali.

Ia ditunjuk menjadi Presiden Direktur Petrocapital pertama kali dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2007. Luhut dipilih dengan dua orang lainnya dan bekerja di Guayaquil. Pertemuan tersebut turut mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Di sisi lain, nama Sandiaga Uno pernah tercatat dalam Panama Papers. Sandi mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah memiliki perusahaan di Panama serta tidak ikut dalam penggelapan pajak. "Saya pastikan saya tidak pernah ke Panama, tidak pernah punya perusahaan di Panama, tidak pernah menggelapkan pajak, dan semua usaha saya adalah upaya menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Sandi.

Nama mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis juga pernah tercatat atas kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Ia pun dinyatakan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Kode Etik lembaga tersebut.

Fify Lety Indra, adik kandung Ahok juga pernah tercatat dalam Panama Papers karena nama firma hukumnya yang tecatat memiliki aset dalam jumlah cukup besar di “negara suaka pajak” (tax haven).

VALMAI ALZENA KARLA

Baca: Sebelum Pandora Papers nama Luhut Pandjaitan ada di Panama Papers

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

16 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

2 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

2 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

2 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

2 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya