TEMPO.CO, Jakarta -Berita tepopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 24 September 2021 dimulai dengan dugaan tambang Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, menjadi rebutan pengusaha.

Serta Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) transparan soal pelepasan Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, kepada pihak swasta.

Kemudian profil singkat tujuh perusahaan BUMN yang akan dibubarkan Menteri Erick Thohir dalam waktu dekat.

Selain itu berita Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Kominfo menjadi alat pembayaran digital. Berikut adalah ringkasan dari keempat berita tersebut:

1. Kandungan Emas Tambang Blok Wabu Lebih Besar dari Grasberg Freeport

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menduga tambang Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, menjadi rebutan para pengusaha. Menyitir temuan KontraS, Blok Wabu yang semestinya dikelola oleh BUMN kini disinyalir telah jatuh ke tangan swasta.

“Blok Wabu ini sudah lama ditunggu. Tender dan lelang juga di Kementerian ESDM tak pernah diketahui publik. Tiba-tiba saja ada data dari Kontras dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru) bahwa Blok Wabu direbut anak usaha PT Toba Sejahtera,” ujar Ferdy saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 September 2021.

Adapun Blok Wabu merupakan konsensi emas yang dilepas atau diciutkan kepemilikannya oleh PT Freeport Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, tutur Ferdy, wilayah tambang emas yang telah dilepas asing harus dikembalikan ke negara.

Ferdy menjelaskan, lantaran pengembalian Blok Wabu oleh Freeport sudah dilaksanakan pada 2018, pengelolaannya menggunakan payung hukum Undang-udang Nomor 4 Tahun 2009. Menurut ketentuan, prioritas tambang pun akan diserahkan kepada BUMN atau BUMD.

“Blok Wabu sudah lama ditunggu prosesnya dan pada 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah meminta langsung ke Menteri ESDM bahwa BUMN bersedia dan siap mengelola Blok Wabu,” ujar Ferdy.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Deretan Masalah 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir bakal membubarkan tujuh perusahaan pelat merah pada tahun ini, salah satunya karena sudah lama tak beroperasi. Penutupan BUMN ini mempertimbangkan nasib para pegawai perusahaan tersebut.

"Ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung," kata Erick dalam keterangan resmi, Kamis, 23 September 2021.

Namun perlu proses panjang untuk menutup perusahaan BUMN. Sehingga, Erick telah meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Termasuk, semua menteri dan DPR agar mendukung rencana ini.

Di sisi lain, upaya restrukturisasi terhadap BUMN ini juga sudah dilakukan pada laporan Kementerian BUMN tahun 2019.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Alasan Luhut Ingin Pedulilindungi jadi Alat Pembayaran Digital

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Kominfo menjadi alat pembayaran digital. Dia mengatakan Indonesia sebelumnya telah berhasil menggarap alat pembayaran digital melalui QRIS yang digagas Bank Indonesia.

“Karya Kreatif Indonesia terbukti mampu membangun produk premium disertai sitem pembayaran digital melali QRIS. Jadi sekarang sudah melebar. Nanti mungkin kita coba masukkan ke digital PeduliLindungi, platform yang macam mana saja bisa masuk,” ujar Luhut seperti dalam tayangan YouTube Bank Indonesia, Kamis, 23 September 2021.

Pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran merupakan dukungan untuk meningkatkan inklusi keuangan digital guna memperluas pasar produk-produk lokal, seperti UMKM. Dengan begitu, pasar digital Indonesia akan lebih siap dan berdaya saing baik dari sisi hulu maupun hilir.

Luhut mengatakan Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan inisiatif-inisiatif terkini. “Kita tunjukkan ke dunia Indonesia berubah, bukan 10 atau 7 tahun yang lalu. Indonesia adalah Indonesia baru yang tangguh yang menatap hari esok lebih baik,” ujar Luhut.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Dinilai Sarat Mafia, ESDM Diminta Transparan Soal Pelepasan Blok Wabu ke Swasta

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) transparan soal pelepasan Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, kepada pihak swasta. Setelah tidak lagi dikuasai PT Freeport Indonesia, Ferdy mengatakan wilayah tambang emas itu semestinya diproritaskan ke perusahaan tambang BUMN, seperti MIND ID atau PT Aneka Tambang.

“Tambang yang diserahkan asing ke pemerintah pusat harus melalui proses tender dan lelang secara transparan dan terbuka di Kementerian ESDM dan prioritasnya adalah perusahaan BUMN. Jika BUMN tak tertarik, baru ke BUMD dan terakhir barulah ke perusahaan-perusahaan swasta melalui mekanisme lelang,” ujar Ferdy pada Kamis, 24 September 2021, dalam keterangannya.

Ketentuan pengelolaan tambang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Ferdy pun mempertanyakan munculnya nama PT Toba Bara Sejahtera dalam penguasaan Blok Wabu.

Perusahaan itu diduga terafiliasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan data yang dipaparkan oleh KontraS. Ferdy mensinyalir dalam proses tender, terjadi perebutan dan dugaan permainan mafia.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Kandungan Emas Tambang Blok Wabu Lebih Besar dari Grasberg Freeport