Arcandra Tahar Cerita Sulitnya Meninggalkan Pembangkit Batu Bara

Minggu, 19 September 2021 15:19 WIB

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri ESDM Arcandra Tahar bercerita soal sulitnya meninggalkan penggunaan energi murah seperti batu bara demi mengurangi polusi. Penyebabnya adalah karena penggunaan batu bara di industri saat ini masih sangat besar.

"Apakah ada pilihan bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi polusi yang dihasilkan? Tidak mudah untuk menjawabnya," kata Arcandra Tahar di akun instagramnya arcanda.tahar pada Minggu, 19 September 2021.

Saat ini, kata Arcandra, pembuat kebijakan di berbagai negara menghadapi situasi rumit. Mereka dituntut menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Di satu sisi, energi berperan dalam ekonomi. Makin mahal energi, makin mahal pula barang produksi. Sehingga, kalah saing dengan produk asing, ekspor turun, dan ekonomi melambat.

Tapi sisi lain, energi murah seperti batu bara selalu dikaitkan dengan polusi. Selain di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), batu bara juga dipakai di industri baja dan semen. Selain untuk pembangkit, batu bara pun juga dipakai sebagai bahan baku.

Advertising
Advertising

Dari data yang ada, Arcandra menyebut 40 persen emisi global berasal dari penggunaan batu bara. Pada 2020, PLTU menyumbang 39 persen dari semua energi listrik yang dibangkitkan di dunia.

Penggunaan PLTU di Asia malah jauh lebih tinggi, sekitar 72 persen. Lalu untuk Indonesia sekitar 50 persen. Sementara di industri baja tanah air, sebanyak 72 persen juga menggunakan batubara.

Meski demikian, Arcandra menyebut ada beberapa pilihan sulit yang mungkin bisa ditempuh. Pertama, melakukan pensiun dini PLTU yang sudah dibangun dan tidak ada lagi izin untuk membangun PLTU yang baru.<!--more-->

Kedua, pembangkit listrik yang akan dibangun hanya yang berbasis pada energi terbarukan. Kelihatannya pilihan ini sangat sederhana, kata Arcandra, tapi ada dampaknya bagi industri dan masyarakat.

Saat ini, ia menyebut kebanyakan PLTU yang sedang beroperasi belum sampai pada tingkat pengembalian modal yang direncanakan. Artinya, pensiun dini berarti kerugian bagi investor. Untuk itu, jalan yang mungkin ditempuh adalah pensiun setelah balik modal.

Di luar itu, masih ada masalah lain dengan penggunaan PLTU berbasis batu bara yang mencapai 39 persen ini. Dari sisi teknikal, butuh smart grid, ketersediaan energi yang terus menerus, hingga baterai untuk back-up.

Dari aspek komersial, tantangannya adalah harga yang lebih tinggi dan lahan yang belum tentu tersedia (untuk pembangkit listrik tenaga surya). Dengan penggunaan energi terbarukan, diperkirakan tarif listrik akan naik yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Pertanyaan selanjutnya sudah siapkah warga masyarakat dunia dan pelaku usaha untuk membayar tarif listrik yang lebih tinggi?"

Tantangan lainnya yaitu alternatif bagi industri baja dan semen, selain batu bara. "Pilihan apa lagi yang mungkin bisa dilakukan selain pensiun dini untuk tetap menggunakan batubara, namun tidak merusak lingkungan?"

Berbagai pertanyaan ini diajukan Arcandra di tengah pilihan sulit untuk meninggalkan batu bara tersebut. Tapi, Ia berjanji masih akan memberikan pandangan lebih lanjut mengenai isu ini ke depannya.

Baca Juga: Arcandra Tahar Cerita Sulitnya Meninggalkan Penggunaan Batu Bara

Berita terkait

Warga Ungkap Rumah Tempat Brigadir RA Tewas dengan Luka Tembak Milik Pengusaha Batu Bara

8 jam lalu

Warga Ungkap Rumah Tempat Brigadir RA Tewas dengan Luka Tembak Milik Pengusaha Batu Bara

Brigadir RA ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di dalam mobil Alphard di sebuah rumah di Mampang.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

2 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

10 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

15 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

18 hari lalu

Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

Rusia menuduh Ukraina menyerang pembangkit listrik bertenaga nuklir Zaporizhzhia.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

20 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

21 hari lalu

Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

24 hari lalu

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk periode 2011-2016 Milawarman divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS).

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

24 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Setelah Cegah 3 Orang ke Luar Negeri, KPK Panggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Kasus Korupsi PLN Sumbagsel

24 hari lalu

Setelah Cegah 3 Orang ke Luar Negeri, KPK Panggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna Kasus Korupsi PLN Sumbagsel

KPK memanggil Direktur PT Bhatara Titih Sempurna, Yollid Chollidin, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di PT PLN (Persero) UIP Sumbagsel.

Baca Selengkapnya