TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat siang, 17 September 2021, dimulai dari Satgas BLBI memanggil 13 obligor hari ini dan dua anak usaha BUMN bakal IPO.

Adapula berita tentang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia klaim alasan RI diminati investor Korea Selatan di antaranya karena tidak ada lagi tukang palak dan eks bos Bank Dunia diduga tekan staf untuk naikkan peringkat Kemudahan Berbisnis Cina.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang siang ini:

1. Panggil 13 Obligor Hari Ini, Satgas BLBI Tagih Utang Rp 401,1 Miliar

Satuan Tugas atau Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah memangil 13 obligor pada Jumat, 17 September 2021, perihal penagihan utang uang negara. Total utang ke-13 obligor itu ialah Rp 401,18 miliar.

Tiga belas obligor itu dipanggil atas nama Thee Ning Khong, The Kwen Le, PT Jakarta Kyoei Steel Works L.td Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, PT Jakarta Steel Perdana Industry, dan PT Usaha Mediatronika Nusantara. Obligor atas nama Thee Ning Khong datang diwakili anaknya.

“Obligor atau debitur atas nama Thee Ning Khong diwakili putranya, jumlah utang Rp 90.667.982.747,” tutur Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 September.

Adapun sisanya tercatat memenuhi panggilan. Secara rinci, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang untuk obligor atas nama The Kwen Le senilai Rp 63.235.642.484.

Kemudian penagihan utang untuk obligor atas nama PT Jakarta Kyoei Steel Works L.td Tbk sebanyak Rp 86.347.894.759; obligor PT Jakarta Steel Megah Utama Rp 69.080.367.807; obligor PT Jakarta Steel Perdana Industry Rp 69.337.196.123; dan obligor PT Usaha Mediatronika Nusantara senilai Rp 22.677.129.206.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Bahlil Klaim Alasan RI Diminati Investor Korsel: Tak Ada Lagi Tukang Palak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim Korea Selatan minat berinvestasi di Indonesia untuk proyek baterai kendaraan listrik karena berbagai faktor. Satu di antaranya regulasi investasi di dalam negeri semakin mudah dan minim pungutan liar.

"Kami berikan ruang yang baik (bagi investor). Izin-izin semuanya kita bantu urus. Sekarang tidak ada lagi tukang palak. Yang main-main di tikungan sudah kami libatkan BPKP,” ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat, 17 April 2021.

Dua perusahaan besar asal Korea Selatan, LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group, baru saja merealisasikan investasi untuk proyek pabrik baterai listrik di Karawang. Pabrik akan dibangun mulai September 2021 dengan nilai investasi US$ 1,1 miliar dan kapasitas 10 gigawatt hour (GWH).

Bahlil mengatakan selain kemudahan investasi, Korea Selatan berminat menanam modal ke dalam negeri karena pasar mobil di Indonesia termasuk yang terbesar di Asia. Indonesia merupakan pangsa bagi 48 persen industri otomotif.

Kemudian, Indonesia memiliki cadangan terbesar untuk bahan baku pembuat baterai mobil listrik, yakni nikel. Kandungan tersebut tak dimiliki negara lain. Dengan demikian bila pabrik baterai listrik di bangun di Indonesia, produksinya akan lebih efisien.

Tak hanya itu, Bahlil melanjutkan, Indonesia memberikan pelbagai insentif bagi investor yang berniat menanamkan modalnya. “Maka pasti seluruh investor pingin masuk ke Indonesia khususnya untuk baterai mobil. Apalagi Eropa pada 2030 sudah memperkirakan 30 persen mobil mereka berbasis kendaraan listrik,” kata Bahlil.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada Kamis, 16 September 2021, membantah temuan penyelidikan independen soal kejanggalan laporan Ease of Doing Business atau Kemudahan Berbisnis saat dia bekerja di Bank Dunia. Temuan investigasi itu mensinyalir Georgieva menekan staf Bank Dunia guna mengubah metode peringkat Kemudahan Berbisnis untuk menghindari kemarahan Cina.

Akibat temuan yang mengindikasikan kejanggalan pada edisi 2018 dan 2020, Bank Dunia mengumumkan menghentikan laporan peringkat Kemudahan Berbisnis.

Georgieva, warga negara Bulgaria yang memimpin IMF sejak Oktober 2019, menolak kesimpulan investigasi independen mengenai perannya mengubah peringkat laporan Kemudahan Berbisnis.

"Saya secara fundamental tidak setuju dengan temuan dan interpretasi Investigasi Penyimpangan Data terkait peran saya dalam laporan Doing Business Bank Dunia 2018," katanya dalam sebuah pernyataan dikutip Channel News Asia.

Menurut Channel News Asia, tuduhan itu dapat merusak reputasinya, dan memberikan dasar bagi kritik lama AS terhadap organisasi multilateral dan perlakuan mereka terhadap Cina.

"Ini adalah temuan serius," tulis Kementerian Keuangan AS dalam sebuah pernyataannya. Karena itu, Kementerian Keuangan AS tengah menganalisis laporan ini.

"Tanggung jawab utama kami adalah menegakkan integritas lembaga keuangan internasional," kata Kementerian Keuangan AS.

Akibat temuan tersebut, Georgieva harus menjelaskannya ke dewan IMF. Dewan IMF akan bertemu untuk membahas masalah ini, tetapi tidak jelas kapan.
<!--more-->
4. BEI: 2 Anak Usaha BUMN Bakal IPO

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan ada beberapa perusahaan plat merah yang akan maju menjadi perusahaan publik atau IPO. Namun dia tidak memerinci nama perusahaan maupun sektornya.

“Dari pipeline 26 perusahaan ada 2 BUMN and subsidiary,” katanya pada Jumat, 17 September 2021.

Nyoman menjelaskan terdapat 26 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Selain itu, terdapat satu perusahaan yang tergolong ke dalam start-up dan merupakan hasil binaan dari IDX Incubator.

Nyoman mengatakan perusahaan ini berada di sektor teknologi dengan sub-sektor software & IT services. Perusahaan rintisan yang masuk inkubator BEI itu membangun produk perangkat lunak.

“Adapun kisaran dana dihimpunnya belum dapat kami sampaikan, karena proses bookbuilding dalam rangka pembentukan harga belum selesai dilakukan,” katanya.

Berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017:

Baca berita selengkapnya di sini.