TEMPO.CO, Jakarta - Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sjamsul Nursalim memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI, Rabu, 15 September 2021. Dalam panggilan tersebut Sjamsul diwakili oleh kuasa hukumnya.

"Diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura," kata Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

Dari catatan Kementerian Keuangan, Sjamsul Nursalim memiliki utang kepada negara sebesar Rp 517,72 miliar. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, utang Sjamsul tersebut berkaitan dengan Bank Dewa Rutji dan Bank Dagang Nasional Indonesia.

Di sisi lain, Tri mengatakan obligor lainnya, Sujanto Gondokusumo dari Bank Dharmala tidak menghadiri pemanggilan kedua dari Satgas BLBI. Sugondo tercatat memiliki utang Rp 904,47 miliar.

Sebelumnya, dinukil dari dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021 Sjamsul masuk daftar obligor yang menjadi prioritas Satgas BLBI. Hingga saat ini, tidak ada jaminan yang dikuasai negara atas utang Sjamsul. Namun, diperkirakan Sjamjul mampu melunasi utang tersebut.

Pada awal tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. SP3 tersebut adalah SP3 pertama sepanjang berdirinya institusi penegak hukum tersebut, dan mendapat landasan hukum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK.

Satgas BLBI juga memprioritaskan Sujanto Gondokusumo dari Bank Dharmala. Dinukil dari dokumen tersebut, negara tak menguasai jaminan dari utang Sujanto, namun dia diperkirakan memiliki kemampuan untuk melunasi utang.

Baca: 3 Kru Pesawat Rimbun Air yang Jatuh di Perbukitan Papua Ditemukan Tewas