Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo "Indonesia Tumbuh, Indonesia Pulih", Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komitmen investasi di 19 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp 92,3 triliun sampai Juli 2021 dan telah terealisasi sebesar Rp 32,76 triliun.
“Hingga Juli ini telah terdapat 166 pengusaha ataupun investor yang telah menanamkan modal di KEK dan menciptakan lapangan kerja untuk 26.741 orang secara langsung,” kata Airlangga dalam webinar KEK yang dipantau di Jakarta, Senin, 13 September 2021.
Di samping itu, kata dia, sejak Januari sampai Juli 2021, ekspor dari KEK telah mencapai nilai Rp 3,66 triliun.
Sementara itu, hingga Agustus 2021 sebanyak 129 badan usaha telah mendaftarkan profil mereka ke dalam sistem aplikasi khusus di KEK untuk mendapatkan fasilitas khusus setelah beroperasi di sana.
Fasilitas tersebut antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, pajak impor, dan cukai.
“Sampai Agustus 2021, terdapat 11 dokumen pengajuan master list dengan nilai Rp 740 miliar dan terdapat 65 dokumen pengajuan pemberitahuan jasa KEK dengan nilai transaksi Rp 1,21 triliun,” ujar dia.
Ia mengatakan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah tidak menjadi satu-satunya pendorong daya saing KEK. Karena itu, pemerintah juga terus meningkatkan produksi produk berorientasi ekspor yang terhubung dengan rantai pasok global agar investor tertarik menanamkan modal di KEK.
“Dan tentu kita harus melakukan otomatisasi dengan pengembangan Industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas di berbagai industri,” ujar Airlangga.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
7 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.