TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha bioskop mengeluhkan kebijakan pemerintah soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang terus diperpanjang karena berimbas pada kerugian yang tak sedikit.

Soal ini, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin menyebutkan telah mengirim surat ke sejumlah kementerian untuk meminta pembukaan bioskop seiring relaksasi PPKM di sejumlah daerah belakangan ini.

Djonny menjelaskan surat itu sudah dikirimkan pada awal September lalu dan telah dilaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Sebelum tanggal 6 September sudah dikirim, minta supaya bioskop tolong dibuka udah kelamaan ditutup,” ucapnya, Ahad, 12 September 2021.

Dalam hitung-hitungannya, kerugian satu bioskop yang tak beroperasi bisa mencapai Rp 150 juta per bulan. Bila ditotal, maka kerugian gabungan pengusaha bisa melampaui Rp 1 triliun karena bioskop tak beroperasi dalam waktu relatif panjang.

Oleh sebab itu, kalangan pengusaha akhirnya mengirimkan surat ke pemerintah. “Banyak ruginya dari A sampai Z, karyawan dirumahkan, bayar listrik, sewa mal, segala macam kerugiannya besar sekali,” tutur Djonny.

Adapun permintaan agar pemerintah mengizinkan pembukaan bioskop, kata dia, juga didasari oleh kesiapan seluruh anggota asosiasi untuk mengikuti seluruh protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah.

<!--more-->

Aplikasi PeduliLindungi, misalnya, yang disebutkan menjadi syarat utama izin operasi suatu bioskop di tengah PPKM selain aturan kapasitas maksimal 50 persen pengunjung juga sudah disiapkan.

“PeduliLindungi itu sekarang menjadi pokok, syarat utama kita sudah ditatar terkait hal itu sebelum tanggal 6 September. Kita sudah kirim semua ke daerah,” ucap Djonny.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyatakan masih mendiskusikan soal pembukaan bioskop di tengah PPKM Level 3. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan bioskop akan dibuka.

"Bioskop sedang dipertimbangkan dan didiskusikan. Sedang dibahas, tapi, belum dibuka. Nanti kita cari waktu dan momen yang tepat," kata Riza Patria di Balai Kota, Jumat pekan lalu, 10 September 2021.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berwenang memutuskan pembukaan bioskop tersebut. Saat ini, permintaan pembukaan bioskop dari gabungan pengusaha itu masih dalam pembahasan di sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

BISNIS

Baca: Ada Fintech P2P Lending Syariah, Sudah dapat Fatwa MUI dan Izin OJK