TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional alias PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA Tahun 2020 yang sebesar Rp 245,6 triliun. Hal ini dinilai menggambarkan penggunaan APBN tak efisien karena utang pemerintah tidak digunakan secara maksimal.

Hal itu dibeberkan Eko Patrio saat menyampaikan pandangan mini fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Dari catatannya, SILPA tahun 2020 sebesar Rp 245,6 triliun adalah yang terbesar sejak tahun 2016.

Dengan semakin besar SILPA, kata Eko, menggambarkan APBN semakin tidak efisien karena utang pemerintah tidak termanfaatkan dengan maksimal. "Padahal, bunga utangnya tetap harus dibayar," ujar Eko dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 6 September 2021.

Besarnya SILPA juga menjadi indikasi kurang matangnya kemampuan birokrasi pemerintah dalam perencanaan anggaran ketika menghadapi pandemi. Karena itu, Fraksi PAN mengingatkan agar pemerintah dapat merencanakan anggaran secara matang dalam menghadapi pandemi ke depannya.

"Dan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaannya agar penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak menyebabkan SILPA besar di waktu yang akan datang," kata Eko.

Di samping itu, PAN juga menyoroti realisasi anggaran program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN 2020 yang realisasinya hanya 82,83 persen atau Rp 575,8 triliun menjadi catatan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merancang anggaran PCPEN ke depan.

<!--more-->

Fraksi PAN mendorong agar perencanaan tersebut dapat dilakuan secara cermat dan efisien oleh pemerintah sehingga dapat menekan angka kasus covid-19 secara efektif hingga roda perekonomian dapat pulih kembali.

Pasalnya, Eko mengatakan bahwa sejak awal pandemi, penduduk miskin bertambah 1,1 juta orang dan 1,6 juta penduduk kehilangan pekerjaan. Selain itu, 135 ribu orang meninggal akibat covid.

"Ini bukan sekadar angka statistik, tapi juga refleksi penanganan pandemi saat ini yang ternyata masih belum baik. Melandainya angka covid-19 diharapkan menjadi momentum kebangkitan perekonomian tanpa mengabaikan penularan Covid-19 di masa depan," tutur Eko.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR juga mengkritik SILPA tahun lalu. Politikus Demokrat Vera Febyanthy dalam rapat paripurna DPR pada pertengahan Agustus lalu menyoroti defisit anggaran di 2020 yang mencapai Rp 947,7 triliun atau 6,14 persen PDB. Defisit ini yang kemudian didanai dengan utang dari luar dan dalam negeri, sehingga terdapat SILPA.

Selain SILPA, Partai Demokrat juga menyoroti jumlah utang pemerintah tahun 2020 yang mencapai Rp 6.079,17 triliun, dengan rasionya mencapai 39,39 persen. Oleh karena itu, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap besaran utang serta kemampuan negara untuk membayar.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Walau Ada Kasus di Holywings Kemang, Pengusaha Berharap PPKM DKI Turun Level