TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan salah satu contoh penyaluran bantuan sosial atau bansos yang tak tepat sasaran. Ia menyebut pejabat eselon I di Kementeriannya menerima subsidi bantuan akibat sengkarut data bansos.

“Eselon I di sini dapat (bansos),” ujarnya saat ditemui di kantor Bappenas, Kamis, 2 September 2021.

Suharso tidak menyebutkan identitas pejabat eselon I penerima bansos tersebut. Namun ia mengakui bahwa perbaikan data penyaluran bantuan diperlukan agar penerimanya merupakan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kabar ketidaktepatan penyaluran bansos juga dikonformasi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi. Pungky menyatakan koleganya sesama eselon I menerima bantuan berjenis bantuan langsung tunai atau BLT.

Akibat sengkarut data bansos, Pungky mengatakan pemerintah tengah memperbaiki skema penyaluran bantuan. Kementerian Sosial, kata dia, terus melakukan data cleansing untuk memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.

Ia menargetkan pembaruan data selesai pada akhir 2021. Sehingga pada 2022, pemerintah dapat menggunakan mekanisme anyar untuk penyaluran bansos.

Tahun depan, kata dia, pemberian bansos akan berbasis orang atau menggunakan kartu khusus yang mengacu pada data nomor induk kependudukan atau NIK. Nantinya sasaran penerima bantuan sosial akan disesuaikan dengan DTKS milik Kementerian Sosial.

“Contoh yang bagus adalah Kartu Prakerja. Begitu seseorang mendapat Kartu Prakerja dan ternyata dia dari golongan yang tidak pantas menerima, itu langsung ditolak. Jadi kalau kartu itu dipalsukan kelihatannya itu nanti akan sulit kalau NIK-nya betul-betul sudah unik,” katanya.

BACA: Jakarta Diprediksi Tenggelam, Bappenas Ancang-ancang Setop Pengeboran Sumur

FRANCISCA CHRISTY ROSANA