Sengkarut Dana Nasabah Wanaartha, DPR Minta Pemerintah Kaji Agar Tak Ada Korban
Kamis, 2 September 2021 09:53 WIB
WanaArtha Life
Advertising
Advertising
Nasabah yang tergabung dalam Perkumpulan Pemegang Polis Wanaartha (P3W) pun akan menggelar aksi damai untuk menuntut dana mereka yang ikut disita. Koordinator P3W Freddy Handoyo mengatakan nasabah mempertimbangkan untuk melaksanakan aksi damai di kantor OJK. Nasabah akan meminta pertanggungjawaban OJK sebagai regulator.
“Kami mau tahu dari OJK, kok sampai begitu. Sedangkan OJK kan adalah regulator. Di mana tanggung jawabnya? Secara logikanya, kalau OJK berfungsi sebagai regulator, kontrolnya baik, kemungkinan terjadi ini kan tidak menimbulkan korban,” ujar Freddy.
Selain OJK, nasabah membuka kemungkinan untuk menggelar aksi di tempat lain, seperti Kejaksaan Agung atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi agar aksi tersebut berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan keramaian yang melanggar protokol kesehatan.
Saat ini, kata Freddy, total dana nasabah Wanaartha yang tergabung dalam kelompok P3W dan nyangkut dalam kasus Jiwasraya diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Adapun total anggota P3W berjumlah sekitar 600 orang.
Baca Juga: Nasabah Wanaartha Akan Demo Tuntut Dana Rp 1 T yang Nyangkut di Kasus Jiwasraya
Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?
7 jam lalu
Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?
Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.
Baca Selengkapnya
Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran
8 jam lalu
Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran
Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.
Baca Selengkapnya
Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran
10 jam lalu
Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran
Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?
Baca Selengkapnya
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
10 jam lalu
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan
11 jam lalu
Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.
Baca Selengkapnya
Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut
12 jam lalu
Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut
Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.
Baca Selengkapnya
Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR
13 jam lalu
Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR
Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR
Baca Selengkapnya
Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi
14 jam lalu
Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi
Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi
Baca Selengkapnya
Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK
14 jam lalu
Dasco Sebut DPR dan Pemerintah Sudah Ambil Keputusan Soal Revisi UU MK
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah telah mengambil keputusan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN
15 jam lalu
RAPBN 2025 Segera Dibahas, DPR Sebut Pemerintahan Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN
DPR RI akan segera membahas RAPBN tahun anggaran 2025. Pembahasan itu bakal dilaksanakan dalam sidang paripurna pada Senin pekan depan, 20 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
6 jam lalu
8 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu
16 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
