TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk terus meneruskan pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan saat mendampingi Jokowi ketika meninjau sodetan akses jalan menuju IKN di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Km 14.

"Saya menyampaikan kepada Presiden, ini strategis. Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ujar Prabowo, Selasa, 24 Agustus 2021.

Prabowo juga menyatakan saat ini langkah persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota juga sudah sangat matang. "Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus diteruskan Pak, begitu saran saya."

Sebelumnya Jokowi menyatakan program pembangunan IKN yang baru tetap dilanjutkan. "Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana," tuturnya.

Selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Sembari meninjau sodetan jalan dan memperhatikan peta, Jokowi juga tampak berdiskusi dengan sejumlah anggota rombongan. "Kita melihat ini melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik," ucapnya.

Dalam diskusinya itu, kata Jokowi, juga dibahas soal kemungkinan lokasi pelabuhan hingga bandara di ibu kota baru tersebut. "Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja."

<!--more-->

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memperkirakan sodetan jalan ke ibu kota negara bakal sangat mendukung dan memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat Balikpapan dan Samarinda. Ia yakin dalam pelaksanaannya tidak akan terkendala pembebasan lahan karena kawasan yang digunakan untuk sodetan jalan adalah lahan negara.

IKN rencananya berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang mengambil lahan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare, ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare.

Menteri Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program ibu kota baru pada tahun 2022.

"Kalau untuk IKN saya kira di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif, belum masuk anggaran untuk IKN," ujar Basuki dalam konferensi pers, Senin, 16 Agustus 2021.

Adapun kebijakan anggaran infrastruktur pada tahun 2022 antara lain percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi. Adapun prioritas pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan terakhir adalah penguatan sinkronisasi atau integrasi pendanaan antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BLU/swasta. Adapun dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota untuk tahun depan tidak dilakukan melalui RAPBN 2022.

ANTARA | CAESAR AKBAR

Baca: Tes SKD CPNS Digelar pada 2 September, BKN: Peserta Wajib Tes PCR dan Vaksin