TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan realisasi belanja Rp 66,49 triliun hingga 19 Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan pagu PUPR setelah perubahan Rp 143,19 triliun, realisasi anggaran tersebut mencapai 46,44 persen. Adapun progres fisik adalah sebesar 49,67 persen.

Meski realisasi belanja belum sampai separuh dari pagu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan seluruh kegiatan strategis di kementerian yang dipimpinnya tetap berjalan.

"Dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19," katanya seperti dikutip dari laman PUPR, Jumat, 20 Agustus 2021.

Untuk itu, Basuki mengingatkan jajarannya agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis, efektif, dan efisien.

Total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01 persen atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

<!--more-->

“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” ujar Basuki.

Basuki menekankan program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19.

Selain PKT, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 173,93 miliar.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester sebesar Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.

Untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp 3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 57,81 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar dengan progres 37,41 persen.

Khusus untuk kegiatan dukungan PEN oleh Kementerian PUPR pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau Destinasi Super Prioritas, saat ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen. Adapun progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun untuk lima DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan bajo dan Likupang-Manado-Bitung.

Baca: Bitcoin Melejit ke Level Rp 704,3 Jutaan, Aset Kripto Lainnya Ikut Melonjak