TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang, 9 Agustus 2021, dimulai dari Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengumumkan pengurus Kadin hingga saran tentang mitigasi dampak PPKM.

Adapula berita tentang ojek online dikecualikan dalam rencana BLT subsidi upah untuk sopir angkutan darat dan revisi amdal Taman Nasional Komodo yang akan diserahkan ke UNESCO.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang:

1. Arsjad Rasjid Umumkan Pengurus Kadin 2021-2026: Ada Keponakan Luhut dan Bamsoet

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengumumkan struktur pengurus Kadin Indonesia 2021-2026. Ada beberapa nama yang masuk dalam pengurus Kadin di bawah Arsjad.

Contohnya seperti keponakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Pandu Putra Sjahrir. Lalu ada juga Wakil Menteri BUMN Kartika Warjotamodjo, hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Arsjad menyebut pengurus Kadin baru ini dibangun dengan visi "pulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi". Visi ini akan diwujudkan Arsjad melalui Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif. Kadin baru ini bukan berarti organisasi yang lama tidak baik, kata dia, tapi organisasi baru karena menghadapi masa new normal akibat pandemi Covid-19.

"Sebagaimana yang saya selalu katakan, pemegang saham Kadin Indonesia itu adalah Kadin-Kadin daerah dan asosiasi," kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Pemerintah Godok BLT Subsidi Upah untuk Sopir Angkutan Darat, Ojol Dikecualikan

Pemerintah saat ini sedang membahas rencana pemberian bantuan langsung tunai atau BLT berupa subsidi upah dan bantuan lainnya untuk tenaga kerja angkutan modal jalan dan mitra transportasi darat.

Pembahasan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan. Subsidi upah ini hanya dapat diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan transportasi offline.

"Sementara pada transportasi online (daring) tidak menerima upah sehingga tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan subsidi upah," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, dalam keterangan, Senin, 9 Agustus 2021.

Walau begitu, ia menyatakan akan mencari jalan keluar terkait bantuan seperti apa yang tepat bagi pengemudi transportasi online dan bagaimana persyaratannya untuk menerima bantuan dari Kemensos. "Semoga segera kami temukan solusinya terkait subsidi atau bantuan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi memaparkan, sejak 19 Juli 2021 hingga saat ini, pemberian bantuan sosial yang telah diberikan Kemenhub adalah berupa paket sembako yang disalurkan di lima lokasi.

Adapun kelima lokasi tersebut meliputi Pelabuhan Ketapang sebanyak 300 paket sembako, Kantor Walikota Bogor sebanyak 500 paket sembako, Pelabuhan Merak sebanyak 100 paket sembako, Terminal Leuwipanjang sebanyak 1.000 paket sembako, dan Kantor Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Bogor sebanyak 300 paket sembako.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Sandiaga: Revisi Amdal Taman Nasional Komodo Dikebut dan Akan Dikirim ke UNESCO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah tengah menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal pengembangan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) di Taman Nasional Komodo. Amdal itu akan segera dikirim ke UNESCO secepatnya.

"Jadi penyusunan revisi ini akan kita kebut dengan ketelitian ekstra bersama kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait sehingga nantinya revisi tersebut bisa disetujui oleh IUCN dan UNESCO," kata Sandiaga dalam konferensi pers virtual, Senin, 9 Agustus 2021.

Dia mengatakan UNESCO sudah memberikan batas waktu penyerahan revisi amdal dan dokumen-dokumen pendukung terkait ITMP TN Komodo ini pada 1 Februari 2022 ke World Heritage Centre.

Adapun poin-poin evaluasi dari UNESCO beberapa di antaranya adalah permintaan informasi secara detail terkait pengembangan ITMP di Taman Nasional Komodo agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap OUV TN Komodo sebagai situs warisan alam dunia.

Kemudian, UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menunda pengerjaan proyek ITMP untuk sementara waktu hingga ada revisi amdal yang sudah disetujui oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Sandiaga menuturkan memperoleh informasi dari Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyampaikan dalam bulan Agustus-September 2021 ini, revisi tersebut akan selesai dan
diserahkan ke WHC.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Mitigasi Dampak PPKM, Pemerintah Disarankan Fokus pada 2 Sektor

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah fokus pada dua sektor utama guna memitigasi potensi penurunan ekonomi pada triwulan III 2021 akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Selain upaya pengendalian penularan pandemi yang lebih baik, ada tambahan kebijakan yang bisa pemerintah lakukan di dua sektor," kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021.

Kedua sektor utama tersebut, menurut dia, pertanian dan manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja cukup besar, serta memiliki dampak berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi yang tinggi.

Untuk sektor pertanian, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah terkait stabilitas harga jual di level petani, sehingga pertanian bisa menjadi sektor yang menarik.

Di sisi lain, Bhima menilai regenerasi petani juga merupakan hal yang penting sehingga angkatan kerja muda yang menganggur selama Covid-19 bisa terserap optimal di sektor pertanian.

"Selain itu, perlu mencari pasar ekspor baru khususnya di tengah peluang naiknya permintaan bahan makanan secara global, hingga menerapkan teknologi tinggi untuk menunjang produktivitas sektor pertanian," ucapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.